Peraturan yang ditandatangani Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah pada 05 April 2024 lalu. Berita mengenai permintaan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No 15 Tahun 2024 tentang Tunjangan Pembinaan Profesi (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor Kesehatan sangat menarik perhatian. Isu ini menyentuh beberapa aspek penting, termasuk status kepegawaian, motivasi tenaga kesehatan, dan kualitas layanan publik. Pertama, penting untuk memahami konteks di balik pergub tersebut. TPP dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, terutama di sektor kesehatan, di mana tenaga kesehatan memainkan peranan yang krusial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika aturan ini dinilai melemahkan status ASN, ini bisa berdampak negatif pada motivasi dan kinerja mereka. Status yang kuat untuk ASN biasanya menciptakan jaminan kerja dan rasa aman yang esensial bagi tenaga profesional yang berjuang menghadapi tantangan di lapangan. Di sisi lain, ada argumen yang mendukung bahwa regulasi ini diperlukan untuk menghindari potensi ketidakpuasan di kalangan ASN. Dalam setiap sistem, tidak jarang terjadi bahwa kebijakan baru bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Jika kebijakan ini dianggap menciptakan ketidakadilan atau berpotensi mengurangi penghargaan terhadap kerja keras tenaga kesehatan, maka ada legitimasi untuk meminta pencabutan atau revisi. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antara pemerintah dan perwakilan ASN sangat penting. Selanjutnya, dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan tetapi juga oleh masyarakat. Jika kualitas layanan kesehatan menurun akibat ketidakpuasan atau demotivasi tenaga kesehatan, maka masyarakat yang akan menjadi korban. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kebijakan untuk mengevaluasi secara menyeluruh dampak dari Pergub No 15 Tahun 2024 ini. Diskusi dan kolaborasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan mungkin menjadi langkah yang lebih konstruktif daripada hanya fokus pada pencabutan regulasi semata. Dalam mengambil keputusan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Jika ada keluhan atau masalah yang muncul, penting untuk diinvestigasi dengan baik, bukan hanya ditepis. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan inklusif bisa memberikan peluang bagi ASN untuk expresar kekhawatiran mereka dan mengusulkan solusi. Hal ini bisa membantu membangun kepercayaan antara ASN dan pemangku kebijakan, sehingga kebijakan yang ada bisa lebih relevan dan berdaya guna. Secara keseluruhan, isu ini menuntut perhatian serius dan tindakan yang bijaksana. Tentu saja, mencabut suatu regulasi bukanlah langkah yang mudah dan perlu proses evaluasi yang menyeluruh. Namun, jika memang terbukti bahwa Pergub tersebut lebih banyak membawa mudarat ketimbang maslahat, maka keputusan untuk mencabut atau merevisi perlu dipertimbangkan dengan matang demi kepentingan bersama, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat.