Massa yang melakukan aksi penolakan UU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung menganiaya jurnalis Kompas.com, Faqih Rohman Syafei Berita mengenai seorang jurnalis dari Kompas.com yang dikeroyok oleh demonstran di Bandung menunjukkan betapa krusialnya isu kebebasan pers di tengah situasi politik yang tegang. Ketika demonstrasi terjadi, sering kali ada ketegangan antara pihak yang pro dan kontra terhadap isu yang diangkat, dan jurnalis sering kali menjadi sasaran karena mereka dianggap sebagai representasi dari kekuatan atau opini tertentu. Dalam kasus ini, jurnalis tersebut terlebih dahulu dikenali dalam kerumunan demonstran dan, sayangnya, mengalami kekerasan yang seharusnya tidak terjadi. Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kebebasan pers. Jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, dan apabila mereka mulai menjadi target kekerasan, hal ini dapat menakut-nakuti wartawan lainnya untuk melaporkan berita dengan bebas dan objektif. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi keberimbangan informasi yang tersedia untuk masyarakat, yang berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Di samping itu, insiden ini juga mencerminkan dinamika yang sering kali terjadi dalam demonstrasi di mana aksi protes dapat berubah menjadi kekerasan, baik dari pihak demonstran maupun aparat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sering kali memicu demonstrasi, dan dalam konteks ini, penolakan terhadap UU TNI menyoroti isu-isu yang sangat sensitif terkait dengan militer dan kekuasaan sipil. Masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi cara menyampaikan pendapat tersebut harus tetap pada koridor damai dan tidak merugikan pihak lain. Penting bagi masyarakat luas untuk menilai situasi ini bukan hanya dari sudut pandang peristiwa yang terjadi, tetapi juga dari bagaimana kita mengedepankan dialog dan toleransi. Penyelesaian konflik sosial yang efectif perlu dibangun melalui komunikasi yang konstruktif, di mana semua pihak bisa menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka tanpa harus resort ke aksi kekerasan. Polisi dan aparat keamanan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warga negara, termasuk jurnalis, selama aksi demo. Mereka harus bertindak profesional, memastikan keselamatan semua pihak, serta menjamin hak berkumpul dan berekspresi. Di saat yang sama, demonstran juga perlu diajak untuk memahami batasan dalam menyampaikan protes mereka, menjaga agar aksi tetap damai dan tidak melukai mereka yang hanya menjalankan tugasnya. Akhirnya, kita perlu berinvestasi lebih dalam pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya kebebasan pers. Media, sebagai pilar demokrasi, perlu dilindungi agar tetap dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Tanpa adanya perlindungan bagi jurnalis, sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yang selanjutnya dapat memengaruhi pola pikir dan tindakan publik terhadap kebijakan pemerintah. Kejadian ini menjadi pengingat untuk seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil, untuk terus berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, agar insiden serupa tidak terulang dan setiap individu, termasuk jurnalis, dapat menjalankan perannya dengan aman.