Anggota Komisi IV DPRA, Khalid, menemukan kerusakan jalan provinsi rusak parah di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Berita mengenai kerusakan jalan provinsi di Pidie yang ditemukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah refleksi nyata akan tantangan infrastruktur yang dihadapi di banyak daerah di Indonesia. Kerusakan jalan tidak hanya memengaruhi akses transportasi, tetapi juga berimplikasi luas terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dalam konteks ini, tanggapan terhadap situasi ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Jalan yang rusak dapat menghambat pergerakan barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada biaya logistik yang meningkat. Oleh karena itu, kerusakan jalan di Pidie dapat menjadi faktor penghambat bagi aktivitas perdagangan dan investasi lokal. Masyarakat yang bergantung pada transportasi untuk menjual hasil pertanian, kerajinan, dan produk lokal lainnya akan merasakan langsung dampaknya. Kedua, kerusakan jalan juga dapat mempengaruhi kualitas hidup warga. Ketika akses menuju layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar menjadi sulit, hal ini dapat berkontribusi pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan. Warga yang hidup dalam kondisi demikian mungkin akan kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memadai, menyebabkan angka kematian dan penyakit meningkat. Ketiga, respons dan tindakan pemerintah dalam menangani masalah ini menjadi sangat penting. DPRA sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Ini bukan hanya tentang alokasi anggaran, tetapi juga tentang perencanaan yang efektif dan berkelanjutan agar kerusakan serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kondisi jalan juga perlu dikuatkan agar semua pihak memiliki kepedulian yang sama terhadap infrastruktur di daerah mereka. Keempat, dalam perspektif yang lebih luas, kerusakan jalan ini juga mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan manajemen pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi dan nasional. Pembenahan harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan infrastruktur yang ada dapat lebih tahan lama dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal. Dengan demikian, kerusakan jalan di Pidie adalah panggilan untuk bertindak. Ini adalah kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam menciptakan infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bersinergi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan segera dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di masa depan.