Pemberhentian yang sama juga kepada IPDA H dengan alasan melakukan hubungan seksual sesama jenis, tetapi di waktu yang berbeda. Berita mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dua polisi di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena terlibat dalam hubungan seksual sesama jenis mencerminkan beberapa masalah sosial, hukum, dan etika yang kompleks. Tindakan tegas terhadap aparat penegak hukum ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian memiliki standar tertentu terkait perilaku anggotanya. Namun, hal ini juga membuka perdebatan tentang bagaimana masyarakat dan lembaga mengatasi isu yang berkaitan dengan orientasi seksual. Pertama, keputusan untuk memberhentikan anggota polisi karena hubungan sesama jenis menunjukkan adanya ketidakberdayaan dalam menghadapi persoalan yang lebih besar, termasuk stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBTQ+. Di banyak negara, termasuk Indonesia, homoseksualitas masih dianggap tabu dan sering kali mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi individu-individu yang mungkin ingin hidup dengan jujur mengenai identitas seksual mereka. Kedua, penting untuk mempertanyakan apakah tindakan pemecatan ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Setiap individu berhak untuk mencintai dan berkumpul dengan siapapun yang mereka pilih, tanpa takut akan diskriminasi atau penjatuhan sanksi. Dalam konteks ini, tindakan disiplin mungkin lebih tepat jika dipertimbangkan dari segi profesionalitas dan etika kerja, bukan dari orientasi seksual yang dimiliki oleh anggota tersebut. Selain itu, pemberitaan ini bisa menjadi kesempatan untuk mendorong dialog sosial mengenai keberagaman dan penerimaan. Penegakan hukum yang bersifat diskriminatif tidak hanya merugikan individu yang ditargetkan, tetapi juga menciptakan suasana ketidakpercayaan dan ketakutan di dalam masyarakat. Program-program pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi terhadap perbedaan harus didorong untuk mencegah tindakan diskriminatif di masa mendatang. Di sisi lain, tindakan pemecatan ini mungkin juga diharapkan oleh segelintir masyarakat yang masih memiliki pandangan konservatif terhadap hubungan sesama jenis. Dalam hal ini, respons masyarakat terhadap berita ini bervariasi, mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu dan komunitas. Keberagaman pandangan inilah yang seharusnya diakomodasi dan diperdalam melalui diskusi saat ini. Akhirnya, kasus ini bisa mendorong lembaga kepolisian dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada terkait perilaku anggotanya. Membedakan antara tindakan profesional yang melanggar kode etik dan orientasi seksual individu adalah suatu langkah kearah yang lebih adil dan manusiawi. Dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap komunitas LGBTQ+ akan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.