Kepolisian NTT menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar. Berkas perkara telah diserahkan ke JPU. Tanggapan terhadap berita berjudul "Kapolda NTT Pastikan Kasus Eks Kapolres Ngada Ditangani Terbuka dan Diawasi Banyak Pihak" dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek hukum, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pertama-tama, penegasan Kapolda NTT bahwa kasus eks Kapolres Ngada akan ditangani secara terbuka menunjukkan komitmen lembaga kepolisian untuk menjalankan prinsip transparansi. Dalam konteks hukum, transparansi sangat penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap kasus hukum, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian, akan diproses dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian yang sering kali dihadapkan pada stigma negatif akibat kasus-kasus sebelumnya yang tidak ditangani secara transparan. Selain itu, pengawasan dari berbagai pihak juga merupakan langkah yang positif. Dengan melibatkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas independen dalam proses penanganan kasus, diharapkan terdapat akuntabilitas yang lebih besar. Pengawasan ini dapat menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang selama proses penegakan hukum. Masyarakat berhak untuk mengetahui perkembangan kasus ini, dan keterlibatan pihak luar dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Namun, di sisi lain, penting untuk menyikapi masalah ini dengan hati-hati. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Meskipun terdapat tuntutan untuk transparansi, tetap harus diingat bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi yang berlebihan. Keseimbangan antara transparansi dan asas praduga tak bersalah adalah hal yang fundamental dalam sistem hukum. Kasus eks Kapolres Ngada ini juga dapat menjadi momentum untuk evaluasi internal kepolisian. Dengan adanya kasus ini, institusi kepolisian perlu melakukan introspeksi terhadap sistem dan prosedur yang ada, serta meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi anggotanya, agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan. Pembenahan internal akan membantu memulihkan citra institusi yang sering kali menjadi sorotan publik. Terakhir, masyarakat juga berperan aktif dalam mengawasi proses hukum ini. Dengan memberikan dukungan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak independen, masyarakat dapat memastikan bahwa kepolisian tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga pelindung hak-hak warga negara. Ini penting dalam menciptakan budaya hukum yang baik, di mana hukum dihormati dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Secara keseluruhan, langkah Kapolda NTT untuk menangani kasus eks Kapolres Ngada secara terbuka dan diawasi banyak pihak merupakan langkah positif yang dapat diharapkan membawa keadilan dan kepercayaan masyarakat kembali kepada institusi kepolisian. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.