Tahap pertama pada Sabtu, 22 Maret 2025 dibuka untuk wilayah Jawa, sedangkan tahap kedua pada Minggu, 23 Maret 2025 dibuka untuk wilayah luar Jawa. Berita tentang keluhan warga mengenai sulitnya mengakses situs PINTAR Bank Indonesia (BI) untuk menukar uang baru sangat menarik dan mencerminkan beberapa isu yang menjadi perhatian publik. Sebagaimana kita ketahui, menjelang hari-hari besar seperti Lebaran atau Tahun Baru, permintaan akan uang baru meningkat seiring dengan kebiasaan masyarakat yang ingin memberikan uang baru sebagai amplop lebaran atau hadiah. Adanya situs PINTAR yang dirilis oleh BI diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan penukaran uang baru. Namun, fakta bahwa banyak warga mengeluhkan sulitnya akses ke situs tersebut menjadi sorotan penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah berkembang pesat, tidak semua orang dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut. Kendala dalam akses situs bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepadatan lalu lintas internet, masalah teknis di server, atau bahkan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan beberapa masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pihak BI untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan yang disediakan. Selain itu, berita ini juga menggambarkan pentingnya komunikasi dan informasi yang jelas dari pihak BI kepada masyarakat. Panduan yang diberikan dalam berita tersebut sangat penting agar masyarakat tidak merasa bingung dalam menggunakan teknologi. Dalam era digital, petunjuk yang jelas dan mudah dipahami dapat meminimalisir keluhan serta meningkatkan pengalaman pengguna. Hal ini bisa menjadi kesempatan baik bagi BI untuk memperbaiki sistem layanan mereka dan memperkuat infrastruktur teknologi agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik di masa mendatang. Di sisi lain, ada juga aspek mentalitas masyarakat yang perlu diperhatikan. Banyaknya keluhan yang muncul dapat menunjukkan bahwa masih ada gap digital di antara masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan teknologi dan literasi digital harus diperkuat agar masyarakat dapat lebih adaptif dalam menghadapi layanan digital. Dengan meningkatnya pemahaman tentang teknologi, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengakses layanan yang disediakan. Akhirnya, kesiapan infrastruktur dan sistem monitoring yang memadai perlu diperhatikan oleh BI. Dalam situasi dengan permintaan tinggi seperti ini, persiapan yang baik dan sistem cadangan harus ada guna mengantisipasi lonjakan trafik. Dengan pendekatan yang lebih baik dalam manajemen layanan digital, bukan hanya akses yang lebih mudah, tetapi juga kepuasan masyarakat bisa meningkat. Tentunya, masalah ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam meningkatkan kualitas layanan publik di era digital.