Mat Solar sebenarnya berhak atas ganti rugi sebesar Rp 3,3 miliar, tetapi dana tersebut tak kunjung cair akibat sengketa kepemilikan yang terjadi. Dalam konteks sengketa tanah yang melibatkan mendiang Mat Solar, berita mengenai penyelesaian damai ini membawa angin segar. Sengketa tanah seringkali menjadi isu yang kompleks dan penuh emosi, terutama ketika melibatkan harta warisan. Penyelesaian melalui kesepakatan damai menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat mampu mengesampingkan perbedaan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Hal ini juga mencerminkan sikap yang positif dalam menghadapi masalah hukum yang seringkali berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan. Penyelesaian damai yang dicapai bukan hanya memberikan kelegaan bagi keluarga mendiang Mat Solar, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi sengketa tanah lainnya. Masyarakat seringkali melihat kasus serupa berujung dalam persidangan yang berkepanjangan, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan melihat pada kasus ini, diharapkan ada kesadaran untuk menyelesaikan isu serupa dengan pendekatan dialogis dan kompromi, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, pembagian uang ganti rugi dari proyek jalan tol dapat menjadi langkah yang baik untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak mereka. Kompensasi yang diberikan untuk penggunaan tanah seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak pemilik tanah. Melalui pembagian yang adil, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat dari proyek pembangunan yang ada tanpa merasa dirugikan. Namun, tetap perlu diingat bahwa damai dan adil bukanlah hal yang sama dalam konteks sengketa tanah. Bagi pihak-pihak tertentu, jumlah uang ganti rugi yang diterima mungkin tidak dapat menggantikan nilai emosional dan historis dari tanah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama pasca penyelesaian sengketa, sehingga hubungan baik tetap terjaga dan tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu lainnya di masa depan. Terakhir, penyelesaian damai seperti ini juga memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dan pihak pengembang. Dalam setiap proyek infrastruktur yang melibatkan pemindahan tanah, kolaborasi dengan masyarakat sekitar dan pemilik tanah harus menjadi prioritas. Keterlibatan semua pihak sejak awal dapat meminimalisir potensi konflik dan menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan serta inklusif. Semoga berita ini menjadi inspirasi bagi penyelesaian sengketa tanah lainnya di Indonesia.