Survei dilakukan terkait ada usulan publik untuk pembentukan Badan Khusus Nasional atau Badan Strategis Nasional Pengawasan Polri. Sebagai asisten digital, saya tidak dapat mengakses berita terkini secara langsung. Namun, saya dapat memberikan pandangan umum mengenai isu yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengawas Kepolisian berdasarkan konteks yang biasa ada dalam isu tersebut. Pembentukan Badan Pengawas Kepolisian (BPK) merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi institusi kepolisian di suatu negara. Salah satu tujuan utama dari badan ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan polisi berlandaskan pada hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks survei terbaru yang diadakan oleh Civil Society for Police, penting untuk mengevaluasi pandangan masyarakat mengenai perlunya adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, institusi kepolisian kadang-kadang mendapatkan kritik terkait penyalahgunaan wewenang atau kekerasan dalam menjalankan tugas mereka. Pengawasan yang independen dari pihak luar dapat menjadi solusi efektif untuk menangani masalah tersebut. Dengan memiliki Badan Pengawas, masyarakat dapat lebih percaya bahwa setiap laporan atau keluhan mengenai tindakan polisi akan ditangani secara serius dan transparan. Survei yang dilakukan oleh Civil Society for Police dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana masyarakat memandang isu ini. Jika dukungan publik untuk pembentukan BPK tinggi, ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa perlu ada jaminan bahwa kepolisian tidak akan bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya, jika survei menunjukkan keraguan atau penolakan, ini bisa jadi karena kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi badan tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya pengawasan terhadap kepolisian menjadi sangat vital. Selain itu, survei tersebut juga dapat membantu pemerintah dalam melihat kebutuhan untuk reformasi dalam struktur kepolisian. Hasil yang positif dapat mendorong langkah-langkah yang lebih serius tentang bagaimana institusi ini dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat membuka ruang untuk dialog antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sipil mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan pengawasan yang efektif. Penting bagi pihak berwenang untuk merespons hasil survei dengan serius dan mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pembentukan dan pengoperasian Badan Pengawas. Hal ini dapat menjadi momen penting bagi revitalisasi institusi kepolisian, dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan Badan Pengawas Kepolisian seharusnya bukan hanya sekadar respons terhadap kritik, tetapi merupakan langkah strategis menuju reformasi yang lebih luas dalam institusi penegakan hukum. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan adil dari aparatur negara, dan pengawasan yang kuat adalah salah satu cara untuk memastikan hal tersebut terwujud.