Kompolnas bantah AKP Anumerta Lusiyanto terlibat judi sabung ayam, sebut Peltu Lubis coba sogok tapi ditolak. Berita mengenai Kompolnas yang membantah keterlibatan AKP Lusiyanto dalam judi sabung ayam dan menyebutkan bahwa Peltu Lubis mencoba menyogok namun ditolak, adalah sebuah isu yang cukup menarik untuk dibahas. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan integritas aparat penegak hukum, tetapi juga merujuk pada praktik-praktik korupsi yang mungkin terjadi dalam institusi kepolisian. Pertama, penting untuk melihat konteks dari berita ini. Keterlibatan pihak kepolisian dalam aktivitas ilegal seperti judi sabung ayam, jika terbukti, akan sangat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kompolnas sebagai lembaga pengawas internal kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh anggotanya sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, bantahan yang diberikan oleh Kompolnas terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada AKP Lusiyanto harus disikapi dengan hati-hati, dan perlu ada penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi. Kedua, pernyataan bahwa Peltu Lubis mencoba menyogok AKP Lusiyanto adalah sebuah indikasi adanya praktik korupsi di kalangan aparat. Jika benar, hal ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan kedekatan atau posisi seseorang demi keuntungan pribadi. Hal ini juga menggambarkan bagaimana praktik judi sabung ayam, meskipun ilegal, masih bisa berkembang di tengah pengawasan hukum. Kesadaran dan tindakan tegas dari para pimpinan kepolisian diperlukan untukmemberantas praktik-praktik semacam ini, agar integritas institusi tetap terjaga. Ketiga, berita ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi dan aktivitas ilegal lainnya. Masyarakat tentu berharap agar pihak kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa adanya intervensi atau praktik-praktik korupsi yang merugikan. Pembenahan internal yang berkelanjutan diperlukan agar aparat penegak hukum dapat bekerja dengan transparan dan akuntabel. Menghadapi berita yang berisi tuduhan seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan meminta transparansi dari para pejabat terkait. Investigasi yang independen dan obyektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan, serta untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pada akhirnya, berita ini bisa menjadi momentum untuk merefleksikan keadaan internal institusi kepolisian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.