Demo menolak UU TNI di DPRD Kota Malang ricuh. Massa merusak dan membakar pos penjagaan. Berita mengenai demonstrasi yang menolak Undang-Undang TNI di Kota Malang yang berujung pada kericuhan dan pembakaran pos penjagaan DPRD adalah cerminan dari ketegangan sosial yang sedang berlangsung di masyarakat. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokratis yang sah, di mana masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat dan ketidakpuasan mereka atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, ketika aksi damai berubah menjadi ricuh, hal ini menunjukkan adanya masalah lebih dalam yang perlu diperhatikan baik oleh pihak berwenang maupun masyarakat itu sendiri. Kericuhan yang terjadi selama demonstrasi menandakan bahwa ada frustasi yang mendalam di antara para demonstran, mungkin terkait dengan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah mengelola isu-isu pertahanan dan keamanan. UU TNI yang ditolak oleh banyak pihak bisa saja dianggap sebagai bentuk penyerapan kekuasaan oleh militer atau bahkan ketidaktransparanan dalam konteks kebijakan publik. Ketika hak-hak sipil dianggap terancam, wajar jika masyarakat bereaksi. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan kekerasan dan perusakan tidaklah membangun dan dapat mengalihkan fokus dari isu pokok yang ingin disampaikan. Protes yang berakhir ricuh juga dapat merusak citra gerakan tersebut di mata publik. Masyarakat luas sering kali mengaitkan demonstrasi dengan kekacauan dan ketidakstabilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi dukungan untuk tujuan yang diusung. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dalam melakukan aksi protes, di mana dialog dan negosiasi menjadi bagian penting untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pihak keamanan dan pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam situasi ini. Tanggapan mereka terhadap aksi protes harus dihadapi dengan cara yang proporsional dan berbasis pada dialog. Memperkeruh situasi justru akan memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat. Pihak keamanan seharusnya lebih mengedepankan upaya de-eskalasi dalam menghadapi demonstrasi, sehingga potensi kericuhan dapat diminimalisir. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih besar dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, terutama untuk isu-isu yang sensitif seperti UU TNI, sangat diperlukan. Edukasi mengenai substansi dari undang-undang tersebut juga penting agar masyarakat memahami dampaknya secara keseluruhan. Di era informasi yang cepat dan terbuka ini, pemerintah juga dituntut untuk transparan dan responsif terhadap kritik. Media sosial dan platform digital memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan membangkitkan kesadaran politik. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang akurat dan konstruktif dari kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, adalah kunci untuk membangun saling pengertian dan menyelesaikan konflik. Pada akhirnya, insiden di Kota Malang ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dialog, pemahaman, dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama adalah hal yang jauh lebih konstruktif dibandingkan dengan konflik yang merugikan. Di tengah tantangan yang ada, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran.