Demo menolak UU TNI di DPRD Kota Malang ricuh. Massa melakukan pelemparan dan membakar ban di depan gedung DPRD Kota Malang. Berita tentang demonstrasi menolak UU TNI di Kota Malang yang berujung ricuh mencerminkan ketegangan yang masih ada di masyarakat terkait isu-isu pertahanan dan keamanan negara. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokratis yang sah, di mana masyarakat menyampaikan pendapat dan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak atau merugikan. Namun, ketika aksi unjuk rasa berujung pada tindakan anarkis, seperti pembakaran ban, hal ini menunjukkan adanya persoalan lebih dalam mengenai pengelolaan unjuk rasa dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa UU TNI sering kali menjadi sorotan karena hubungannya dengan peran militer dalam kehidupan sipil. Kritik terhadap hukum ini sering kali mencakup kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pergeseran dalam civil-military relations di Indonesia. Demonstrasi yang terjadi di Kota Malang mungkin mencerminkan ketidakpuasan terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat sipil harus dibangun untuk mencegah terjadinya ketegangan yang lebih besar. Alih-alih hanya meremehkan aksi demonstrasi sebagai tindakan anarkis, penting bagi pemerintah untuk memahami sumber ketidakpuasan masyarakat dan mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Di sisi lain, tindakan anarkis dalam unjuk rasa, seperti yang terjadi dengan pembakaran ban, tidak dapat dibenarkan. Tindakan seperti itu justru dapat mengalihkan fokus dari isu utama yang ingin disampaikan oleh para demonstran. Media dan masyarakat cenderung memperhatikan peristiwa ricuh daripada substansi tuntutan, dan hal ini dapat merugikan tujuan jangka panjang dari gerakan protes yang lebih besar. Sebagai masyarakat, kita perlu mendorong budaya dialog dan pemahaman, di mana pendapat yang berbeda dapat disampaikan tanpa harus berujung pada kekerasan. Penting untuk menghargai tindakan demonstrasi sebagai bagian dari proses demokrasi, tetapi juga harus ada upaya untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang merugikan. Keberhasilan sebuah demonstrasi tidak hanya dilihat dari jumlah massa yang hadir, tetapi juga dari dampak positif yang dapat ditimbulkan melalui audiensi antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Terakhir, media memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang terkait peristiwa tersebut. Peliputan yang sensasional atau mempromosikan narasi negatif dapat memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan di antara masyarakat. Sebaliknya, peliputan yang bertanggung jawab dapat membantu menjelaskan konteks dan pentingnya dialog serta upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik untuk masa depan bangsa.