Wakil Bupati Sumba Barat,Timotius Tede Ragga, S.Sos, menegaskan,  pentingnya transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah. Saya tidak memiliki akses langsung ke berita tertentu seperti yang Anda sebutkan, tetapi saya dapat memberikan pandangan umum tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika seorang wakil bupati menegaskan pentingnya kedua hal ini, itu menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik digunakan dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang terjadi. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menuntut informasi mengenai alokasi dan pemanfaatan anggaran daerah. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta memperkuat hubungan antara pemimpin dan warga. Akuntabilitas juga berarti bahwa pejabat publik harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil, termasuk dalam hal pengeluaran anggaran. Ini menciptakan budaya tanggung jawab di dalam pemerintahan yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik korupsi. Dengan sistem pengawasan yang baik, baik dari institusi pemerintah maupun masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Di era digital saat ini, penting untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Pemda dapat memfasilitasi akses informasi terkait keuangan daerah melalui portal online, sehingga masyarakat bisa mendapatkan data dan laporan keuangan dengan mudah. Ini tidak hanya membuat informasi lebih mudah diakses, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Namun, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas juga perlu diiringi dengan pelatihan dan pembinaan bagi para pejabat publik agar mereka memahami pentingnya hal tersebut. Pendidikan dan kesadaran akan etika dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung prinsip tersebut. Kesimpulannya, pernyataan wakil bupati mengenai transparansi dan akuntabilitas adalah langkah positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Semangat ini harus didukung dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar retorika. Dengan komitmen yang kuat dan sistem yang tepat, harapannya pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.