Situasi usai demo menolak UU TNI di DPRD Kota Malang kembali kondusif. Polisi menegaskan tak ada pos penjagaan yang dibakar. Massa hanya membakar ban. Berita mengenai demonstrasi yang menolak UU TNI dan insiden pembakaran ban oleh mahasiswa menyiratkan beberapa isu penting yang perlu dibahas lebih lanjut. Pertama, demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi masyarakat yang fundamental dalam suatu demokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan sering kali mengambil peran aktif dalam menyuarakan pendapat mereka, terutama terkait masalah kebijakan publik yang dianggap merugikan. Dalam konteks ini, penolakan terhadap UU TNI menunjukkan keinginan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam proses politik dan menyuarakan keberatan mereka terhadap kuasa yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Namun, reaksi pihak kepolisian yang menyatakan bahwa aksi mahasiswa, yang diwarnai dengan pembakaran ban, tidak mencerminkan kegiatan yang damai dan konstruktif, patut dicermati. Pembakaran ban sering kali dikaitkan dengan emosi yang sangat tinggi dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap situasi saat ini. Meskipun bisa dimaklumi bahwa mahasiswa merasa frustrasi, tindakan tersebut dapat menurunkan kredibilitas pesan yang ingin disampaikan. Hal ini juga bisa memberikan justifikasi bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan represif, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketegangan antara pihak mahasiswa dan aparat keamanan. Selanjutnya, penting untuk melihat latar belakang dari UU TNI yang menjadi objek penolakan. Jika UU tersebut dianggap membebani masyarakat atau mengancam kebebasan sipil, maka tanggapannya harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dialogis. Mahasiswa dan pihak berwenang harus memiliki ruang untuk saling mendengarkan. Hanya dengan cara ini, sumber permasalahan dapat dibahas secara mendalam dan solusi yang lebih konstruktif dapat ditemukan. Dalam hal ini, wacana politik yang sehat sangat diperlukan agar semua pihak merasa didengarkan dan diakomodasi. Di sisi lain, berita ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi generasi muda dalam mengartikulasikan protes mereka. Kekuatan media sosial saat ini memberikan akses lebih luas bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga memunculkan risiko terjadinya misinterpretasi atau distorsi pesan. Oleh karena itu, penting bagi aktivis mahasiswa untuk memiliki strategi komunikasi yang jelas dan efektif, agar tujuan dari demonstrasi mereka dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas, termasuk pihak berwenang. Secara keseluruhan, insiden tersebut mencerminkan ketegangan yang terjadi antara aspirasi rakyat, terutama generasi muda, dengan otoritas yang lebih besar. Keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi sangat penting, tetapi perlu dibarengi dengan pendekatan yang konstruktif agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Dalam menghadapi situasi seperti ini, dialog dan pemahaman harus menjadi prioritas utama agar semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.