Negara yang gagal menciptakan kebijakan inklusif, tegas, dan beradaptasi dengan perubahan sosial dipastikan diwarnai secara kental oleh premanisme. Berita dengan judul "Negara dan Premanisme" menggugah banyak pertanyaan mengenai hubungan antara institusi negara dan keberadaan premanisme di masyarakat. Premanisme, yang merujuk pada tindakan kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang tidak memiliki legitimasi hukum, sering kali tumbuh subur di tengah-tengah ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata, serta memberikan perlindungan kepada warganya. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah bagaimana negara sering kali gagal dalam menciptakan kondisi yang meminimalkan kemungkinan terjadinya premanisme. Ketika ketidakadilan sosial dan kemiskinan melanda suatu komunitas, individu-individu yang terpinggirkan mungkin merasa terpaksa untuk mengambil jalur yang salah demi bertahan hidup. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengurangi daya tarik premanisme. Negara harus berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam praktik-praktik ilegal. Selanjutnya, aparat penegak hukum juga harus diperkuat untuk bertindak tegas terhadap premanisme tanpa adanya diskriminasi. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak memihak akan membantu menciptakan rasa aman di masyarakat, di mana warga merasa terlindungi dari tindakan kekerasan dan intimidasi. Namun, dalam prakteknya, sering kali terdapat kolusi antara premanisme dan aparat, yang menyebabkan masalah ini sulit diatasi. Reformasi dalam tubuh kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, serta pengawasan publik yang lebih ketat, dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah ini. Dari sudut pandang sosial, penting juga untuk menyadari bahwa premanisme bukanlah sekadar isu kriminal, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, premanisme dapat diperkuat oleh budaya impunitas dan ketidakadilan, di mana individu atau kelompok tertentu merasa berhak untuk menggunakan kekerasan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Masyarakat perlu berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun kesadaran akan pentingnya hukum dan norma-norma sosial yang sehat, sehingga tindakan premanisme dapat diminimalisir. Pada akhirnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan tindakan hukum, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan reformasi sosial. "Negara dan Premanisme" adalah dua sisi dari koin yang sama; negara yang kuat dan adil akan menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman tetapi juga mendorong masyarakat untuk berkembang tanpa rasa takut akan tindakan preman. Dengan demikian, komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan kondisi yang lebih baik dan menekan premanisme hingga ke akarnya.