Dia katakan, persoalan parkir liar di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Berita mengenai pemicu jukir (juru parkir) liar di Samarinda dan tanggapan pemerintah, khususnya dari Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan), menggambarkan sebuah masalah yang sering terjadi di banyak kota. Jukir liar memang menjadi masalah yang kompleks karena berkaitan dengan tata kelola parkir, ketertiban umum, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perlu dipahami beberapa aspek yang mendasari fenomena tersebut. Pertama, keberadaan jukir liar sering kali disebabkan oleh minimnya fasilitas parkir yang disediakan oleh pihak pemerintah. Ketika ruang parkir resmi tidak mencukupi, otomatis masyarakat mencari alternatif lain, termasuk memanfaatkan ruang-ruang publik seperti trotoar atau pinggir jalan. Dalam situasi ini, jagat perkembangan kota yang tidak seimbang bisa menjadi salah satu faktor utama yang membuat warga beralih ke jukir liar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya infrastruktur parkir yang memadai untuk mengurangi ketergantungan pada jukir liar. Kedua, pernyataan dari Kadishub bahwa "warga tidak tertib" menunjukkan bahwa ada juga faktor dari perilaku masyarakat yang perlu diperhatikan. Seringkali, masyarakat lebih memilih cara yang instan dan tidak sesuai aturan untuk menghindari kerumitan, seperti mencari tempat parkir yang lebih dekat dengan tujuan meskipun harus membayar kepada jukir liar. Ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran hukum dan edukasi mengenai pentingnya ketertiban umum yang harus ditanamkan di kalangan masyarakat. Selain itu, dari sisi penegakan hukum, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas terhadap praktik jukir liar ini. Pemberian sanksi kepada jukir liar tentu penting, tetapi harus diimbangi dengan solusi yang konstruktif. Misalnya, pemerintah bisa mulai menggandeng jukir liar untuk dialihkan menjadi jukir resmi dengan pelatihan dan regulasi yang jelas. Dengan cara ini, mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan, namun dalam koridor yang sah dan teratur. Selanjutnya, peran masyarakat dalam menjaga ketertiban juga sangat vital. Edukasi dan kampanye untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan fasilitas parkir yang telah disediakan, serta memahami dampak negatif dari jukir liar, harus terus digalakkan. Masyarakat perlu diajak untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Akhirnya, isu jukir liar bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama. Hanya dengan cara itu, kita bisa berharap untuk mengatasi permasalahan ini dan mewujudkan kota yang lebih tertib dan nyaman bagi semua.