Artis Raffi Ahmad menjadi sorotan. Kali ini terkait permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegurnya. Berita mengenai permintaan MUI (Majelis Ulama Indonesia) kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk menegur Raffi Ahmad terkait joget erotis di acara TV saat Ramadan mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi di industri hiburan dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat, terutama yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Ramadan merupakan bulan suci bagi umat Muslim, di mana umat diharapkan meningkatkan ketakwaan dan aktivitas yang positif. Dalam konteks ini, tayangan yang dianggap tidak pantas dapat memicu reaksi protes dari kelompok tertentu. Raffi Ahmad sebagai public figure juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Sebagai selebriti yang memiliki banyak penggemar, aksi dan perilakunya dapat mempengaruhi banyak orang, terutama generasi muda. Joget erotis, apalagi di bulan Ramadan, dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak sensitif dan bertentangan dengan semangat bulan puasa yang seharusnya ditandai dengan penghormatan dan kesucian. Di sisi lain, ada argumen bahwa hiburan juga merupakan bagian dari kehidupan dan dapat memberikan kebahagiaan di tengah tuntutan kehidupan sehari-hari. KPI sebagai lembaga yang mengawasi siaran televisi seharusnya mempertimbangkan konteks budaya dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Reaksi MUI tersebut mencerminkan harapan agar konten media dikendalikan sehingga tidak merusak akhlak. Namun, di era digital ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari acara TV, tetapi juga dari platform media sosial yang lebih sulit untuk dikontrol. Ini menjadi perdebatan yang lebih kompleks tentang di mana garis batas antara kebebasan berekspresi dan norma masyarakat seharusnya ditarik. Masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam dialog mengenai konten media yang mereka konsumsi. Keberagaman pandangan dan nilai dalam masyarakat Indonesia harus diperhitungkan untuk menciptakan media yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Dialog yang konstruktif antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan pelaku industri hiburan sangat penting agar bisa mencapai titik temu yang saling menghormati. Dalam menyikapi hal ini, setiap pihak harus bersikap bijaksana. Selebriti dan produser acara harus memahami dampak dari konten yang mereka sajikan, sementara MUI dan KPI harus berfungsi sebagai wadah untuk memberikan arahan yang baik tanpa membatasi kebebasan berkreasi. Hal ini tentu tidak mudah, tetapi dengan pendekatan yang saling menghormati, diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif bagi semua pihak. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mendidik diri tentang arti nilai-nilai tersebut dan bagaimana cara mengekspresikannya dalam konteks yang lebih luas.