Ratusan mahasiswa di Surabaya turun ke jalan menolak UU TNI. Aksi massa yang memakai baju hitam-hitam itu dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi. Berita mengenai demonstrasi yang berlangsung di Surabaya dengan tuntutan menolak Undang-Undang TNI (Tentara Nasional Indonesia) menunjukkan betapa pentingnya suara rakyat dalam demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan. Dalam konteks ini, penolakan terhadap UU TNI mencerminkan adanya keresahan di kalangan masyarakat tentang potensi dampak negatif dari regulasi tersebut. Masyarakat yang terlibat dalam demonstrasi tersebut merasa bahwa undang-undang yang diusulkan dapat mengancam hak-hak sipil dan demokrasi, serta memperbesar ruang bagi militer untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sipil. Ketidakpuasan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk kritik konstruktif yang diharapkan dapat mendorong perbaikan. Dialog antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat mencerminkan kepentingan rakyat dan bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Penanganan terhadap demonstrasi juga menjadi perhatian tersendiri. Aksi bakar ban yang dilakukan oleh sebagian massa dapat dilihat sebagai bentuk frustrasi yang sudah memuncak. Namun, tindakan seperti ini juga dapat menimbulkan negative perception terhadap gerakan protes yang sah. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjaga agar aksi demonstrasi tetap dalam batasan yang damai dan tidak merugikan orang lain. Polisi dan aparat keamanan diharapkan dapat bertindak dengan cara yang humanis, menghindari kekerasan, dan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan demonstran. Di sisi lain, reaksi pemerintah terhadap demonstrasi ini pun menjadi indikator penting dalam melihat bagaimana suatu rezim menghargai kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat. Dukungan atau penolakan terhadap tuntutan yang disampaikan demonstran harus ditangani dengan bijak, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sosialisasi yang lebih baik tentang substansi UU TNI dan dialog terbuka dapat membantu meredakan ketegangan yang ada. Investigasi dan klarifikasi tentang poin-poin yang menjadi sorotan dalam UU TNI juga diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang alasan di balik pembentukan undang-undang tersebut. Dengan transparansi, diharapkan akan timbul kepercayaan dari masyarakat bahwa kebijakan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama, bukan untuk mengekang kebebasan individu. Akhirnya, penting bagi semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hak asasi manusia—untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mencari solusi terbaik bagi isu-isu yang dihadapi. Hanya melalui dialog yang konstruktif, keharmonisan dan stabilitas sosial dapat terwujud, serta demokrasi dapat berjalan dengan sehat. Demonstrasi seperti yang terjadi di Surabaya seharusnya dijadikan momentum untuk mendorong perbaikan dan pembaruan demi masa depan yang lebih baik bagi negara.