Ratusan mahasiswa di Surabaya demo menolak UU TNI, mengakibatkan pengalihan arus lalu lintas. Aksi berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi. Berita mengenai demonstrasi yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Surabaya dan penutupan jalan menuju Grahadi merupakan cerminan dari dinamika politik dan sosial di Indonesia. Demonstrasi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil aktif dalam menyuarakan pendapatnya terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan. Penutupan jalan sebagai respons dari pihak keamanan juga menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha mengelola situasi dan mempertahankan keamanan publik, meskipun seringkali dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi mereka yang terpaksa terjebak dalam kemacetan atau harus mencari rute alternatif. Salah satu aspek penting yang dapat dilihat dari klaim penolakan UU TNI adalah partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokratis di mana warga negara dapat menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, penolakan terhadap UU TNI bisa jadi merupakan manifestasi dari kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer dalam ranah sipil, demikian pula dampaknya terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menanggapi aspirasi masyarakat dengan dialog dan diskusi konstruktif. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa UU TNI dan kebijakan terkait dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Masyarakat tentu berharap bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya mengedepankan kepentingan militer, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keamanan dan penegakan hak-hak sipil. Dengan terbukanya ruang diskusi, pemerintah dapat menjelaskan dengan transparan tujuan dan manfaat dari UU tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami posisi dan kebijakan yang diambil. Setiap tindakan penutupan jalan yang diambil oleh pihak berwenang dalam situasi demonstrasi juga izaz calon membuka dialog lebih lanjut terkait cara-cara mengelola unjuk rasa di masa mendatang. Di satu pihak, pengelolaan yang ketat diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, tetapi di sisi lain, penghadangan terhadap akses masyarakat dapat menimbulkan perasaan diabaikan dan ketidakpuasan lebih lanjut. Pendekatan yang lebih toleran dan inklusif dalam mengelola kekhawatiran masyarakat harus menjadi prioritas. Keseriusan pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat dan menanggapi keraguan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada juga mencerminkan kesehatan sistem demokrasi di negara tersebut. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan konstruksi perundang-undangan yang lebih baik ke depan. Selain itu, penting bagi partai politik dan tokoh masyarakat untuk ikut berperan dalam mendorong diskusi yang sehat tanpa mengabaikan aspirasi publik. Dengan demikian, berita mengenai demo ini tidak hanya sekedar tentang penutupan jalan, melainkan juga menjadi refleksi tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah berinteraksi dalam sebuah sistem demokratis yang dinamis. Oleh karena itu, dialog dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sangat diperlukan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Diharapkan bahwa langkah-langkah ke depan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan rakyat Indonesia.