Aparat mengejar dan membuabarkan pendemo tolak UU TNI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sejumlah orang ditangkap dan diamankan ke dalam Grahadi. Berita mengenai tindakan polisi yang membubarkan pendemo yang menolak UU TNI di Grahadi menggambarkan dinamika antara hak berpendapat dan penegakan hukum. Di satu sisi, demonstrasi adalah bagian penting dari demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan atau undang-undang yang dianggap merugikan. Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan mencegah tindakan yang dapat mengarah pada anarki atau kekerasan. Kecenderungan untuk membubarkan demonstrasi sering kali muncul ketika situasi mulai di luar kendali, seperti ketika ada tindakan anarkis dari peserta demonstrasi itu sendiri. Tindakan anarkis dapat merusak tujuan awal dari demonstrasi, yaitu untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik. Dalam konteks ini, tindakan polisi untuk membubarkan demonstrasi bisa dipahami sebagai langkah untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut dan menjaga keamanan publik, meskipun ini juga membawa risiko terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, cara dan metode yang digunakan oleh polisi dalam membubarkan demonstrasi sangat penting untuk diperhatikan. Jika penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan represif terjadi, maka hal ini dapat menimbulkan masalah baru dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Penting bagi aparat keamanan untuk menerapkan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis dalam menghadapi demonstran, sehingga tidak menimbulkan perpecahan lebih lanjut. Dalam kasus ini, kritik terhadap UU TNI menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi militer. Ini adalah hal yang serius dan membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dialog terbuka dengan masyarakat, termasuk pemangku kepentingan, sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat. Penting juga untuk mencermati faktor-faktor yang mendorong munculnya anarkisme dalam demonstrasi. Dalam banyak kasus, demonstrasi yang damai dapat berubah menjadi anarkis akibat provokasi dari pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar kelompok demonstran. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga agar komunikasi tetap terbuka dan memahami latar belakang aspirasi yang diusung oleh para demonstran. Ke depan, sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum memasukkan mekanisme penyelesaian yang lebih konstruktif, seperti mediasi, ketika menghadapi protes massal. Membangun hubungan yang lebih baik antara negara dan warganya akan memungkinkan penanganan isu-isu sosial dengan lebih efektif dan damai. Secara keseluruhan, situasi ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh negara dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berpendapat. Respons yang adil dan bijaksana terhadap demonstrasi akan sangat berpengaruh pada stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.