Setelah demo tolak UU TNi di Malang ricuh kemarin Minggu (23/3/2025), kini giliran Kota Surabaya. Gedung Grahadi diwarnai bom molotov. Berita mengenai penolakan terhadap RUU TNI di Malang yang berlanjut ke demonstrasi di Surabaya dengan insiden bom molotov menggambarkan ketegangan dan dinamika sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Tindakan demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang sah, di mana warga negara menyuarakan pendapatnya tentang kebijakan atau undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Namun, ketika demonstrasi berujung pada aksi kekerasan, seperti penggunaan bom molotov, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari diskursus politik yang sehat menjadi tindakan yang berpotensi merugikan banyak pihak. Ketidakpuasan terhadap RUU TNI tidak bisa dianggap sepele. Banyak pihak yang beranggapan bahwa undang-undang tersebut berpotensi memperluas cakupan kekuasaan TNI, mengintervensi ranah sipil, dan berdampak negatif terhadap HAM. Kekhawatiran ini wajar, terutama di negara yang memiliki sejarah panjang konflik antara militer dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, protes yang dilakukan oleh masyarakat merupakan respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Namun, aksi protes yang damai seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap demonstrasi. Ketika aksi bertindak menjadi anarkis, seperti yang terjadi dengan penggunaan bom molotov, hal ini justru melemahkan posisi para demonstran. Masyarakat umum akan lebih memperhatikan tindakan kekerasan tersebut daripada substansi dari protes itu sendiri. Tindakan ini juga dapat memperkuat argumen pihak-pihak yang mendukung RUU TNI untuk menyatakan bahwa mereka perlu mengambil langkah-langkah lebih tegas dalam mengusulkan undang-undang yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan negara. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan memproses perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Pemerintah pun seharusnya responsif terhadap aspirasi masyarakat dan membuka ruang dialog. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai isi dan tujuan dari RUU tersebut, serta kemungkinan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih baik dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Di sisi lain, media juga berperan penting dalam memberitakan peristiwa seperti ini. Penutupan berita yang berimbang dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang isu yang diperjuangkan, sekaligus menyoroti aksi-aksi kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Penulisan berita yang bertanggung jawab seharusnya tidak hanya fokus pada kejadian riuh, tetapi juga memberikan konteks yang lebih dalam mengenai alasan di balik demonstrasi dan pentingnya pendapat mereka dalam proses legislasi. Secara keseluruhan, berita seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak berdemonstrasi dan tanggung jawab sosial untuk tidak mengganggu ketertiban umum. Tindakan kekerasan tidak hanya merugikan, tetapi juga dapat mengaburkan pesan utama yang ingin disampaikan oleh para demonstran. Membangun kesadaran kolektif tentang cara-cara berdemonstrasi yang damai dan konstruktif adalah langkah penting untuk menuju masa depan yang lebih baik dalam kerangka demokrasi.