Masalah ini semakin diperburuk dengan maraknya kasus penembakan yang melibatkan aparat keamanan di seluruh Indonesia. Berita yang berjudul "Kalau Tentara Isi Jabatan Sipil, Berontak Dikit Langsung Tembak" mencerminkan dinamika yang kompleks antara aparat militer dan civil service, yang dapat menciptakan ketegangan dalam suatu negara. Isu ini menyoroti peran dan tanggung jawab yang seharusnya dipisahkan antara militer dan pemerintahan sipil dalam suatu masyarakat demokratis. Penempatan tentara dalam posisi sipil seringkali menjadi titik perdebatan, karena dapat mengindikasikan intervensi militer yang lebih besar dalam urusan sipil. Pertama-tama, penting untuk mencermati bahwa militer dan pemerintahan sipil memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Militer bertugas mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara, sedangkan jabatan sipil berfungsi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Ketika terjadi pencampuran antara kedua entitas ini, ada risiko besar bahwa keputusan yang diambil tidak akan mencerminkan aspirasi rakyat, melainkan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia jika untuk mempertahankan kekuasaan, kekerasan dapat saja digunakan. Selanjutnya, pernyataan yang mengandung ancaman atau kekerasan, seperti “berontak dikit langsung tembak”, menunjukkan adanya budaya represif. Ini sangat berbahaya, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat dan demonstrasi. Dalam demokrasi yang sehat, kritik dan ketidakpuasan merupakan bagian dari dinamika politik yang harus dihormati. Dengan menggunakan ancaman kekerasan, Pemerintah atau tentara mungkin menciptakan lingkungan yang menakutkan bagi warga negara, sehingga mereka merasa enggan untuk menyuarakan pendapat atau protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Selain itu, berita ini juga menyiratkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Ketika tentara memegang jabatan sipil, sering kali terdapat kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Ini berpotensi menciptakan ruang untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan adalah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan harapan publik. Di sisi lain, ada juga argumen yang menyatakan bahwa kehadiran militer dalam pemerintahan sipil dapat membawa stabilitas, terutama dalam situasi krisis. Namun, stabilitas yang dibangun melalui taktik ketakutan dan kekerasan bukanlah solusi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pendekatan tersebut akan menciptakan lebih banyak perpecahan dan konflik, serta melemahkan institusi demokrasi yang seharusnya dibangun dengan landasan kepercayaan, partisipasi, dan dialog antar berbagai elemen masyarakat. Secara keseluruhan, pernyataan dalam berita tersebut merefleksikan tantangan serius yang dihadapi oleh negara yang berusaha menemukan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Usaha untuk memisahkan peran militer dan sipil, disertai dengan prinsip-prinsip demokratis yang kuat, adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kita perlu terus mendorong diskusi dan tindakan yang memperkuat posisi sipil dalam pengambilan keputusan publik, karena hanya dengan cara ini kita dapat mencapai kemajuan yang nyata dalam membangun kepercayaan antara warga negara dan pemerintah.