Gugatan ijazah Jokowi diajukan kembali oleh TIPU UGM, meski sudah ada putusan sebelumnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Berita mengenai pernyataan yang menyebutkan bahwa jika kalah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menanggung utang negara sebesar Rp 7.000 triliun tentunya memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Pertama-tama, penting untuk dianalisis konteks di mana pernyataan ini muncul. Dalam dunia politik, pernyataan-pernyataan seperti ini sering kali digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik, menciptakan rasa ketakutan atau kekhawatiran, atau bahkan sebagai upaya untuk mendiskreditkan pihak lawan. Utang negara adalah isu yang sangat kompleks dan sensitif. Angka Rp 7.000 triliun tentunya sangat besar dan bisa menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Namun, penting untuk dipahami bahwa utang negara bukanlah tanggung jawab satu orang atau satu pemerintahan saja. Utang tersebut merupakan hasil dari kebijakan ekonomi yang diambil oleh berbagai pemerintahan sepanjang sejarah Indonesia. Dengan demikian, mengekspresikan pendapat seolah Jokowi sendirilah yang harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang tersebut adalah simplifikasi yang berlebihan. Di sisi lain, isu utang negara harus dibahas secara transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak tahu bagaimana utang tersebut dikelola, untuk apa utangnya, dan apa dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian. Di sinilah peran pemerintah dalam memberikan edukasi kepada publik agar lebih memahami dinamika utang negara dan bagaimana utang tersebut dapat berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Tak kalah pentingnya, dalam konteks politik, pernyataan semacam ini juga bisa menjadi strategi untuk mendrawing perhatian dari isu-isu lain yang lebih mendesak. Dalam situasi menjelang pemilu, seringkali ada upaya dari berbagai pihak untuk mengalihkan fokus masyarakat dari isu utama seperti kemiskinan, pengangguran, atau pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu pernyataan, tetapi harus melihat gambaran yang lebih besar. Dengan kata lain, isu utang negara tidak bisa dipandang secara hitam-putih. Diperlukan diskusi yang lebih mendalam, bukan hanya berkisar pada pernyataan-pernyataan yang menggugah emosi. Dalam hal ini, media juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan berita dengan berimbang, memberikan ruang untuk berbagai perspektif, serta menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan yang sensasional. Dialog yang konstruktif dan berbasis data akan jauh lebih bermanfaat untuk memahami situasi perekonomian negara dan bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan cara itu, masyarakat akan lebih siap dan paham dalam mengambil keputusan politik yang tepat.