Mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Salmin Saleh divonis 2 tahun penjara. Ia terbukti mencabuli siswi magang pada September 2024. Berita mengenai vonis ringan 2 tahun penjara terhadap eks Sekretaris Dinas Pariwisata Maluku yang terlibat kasus pencabulan, khususnya terhadap siswi magang, memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak dan remaja. Vonis ringan ini dapat dipandang sebagai sinyal buruk bagi upaya pemberantasan kekerasan seksual, yang seharusnya mendapatkan penanganan serius dan tegas dari aparat penegak hukum. Pertama-tama, perlu disadari bahwa kasus pencabulan adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan fisik tetapi juga emosional dan psikologis bagi korban. Ketika sistem peradilan memberikan vonis yang dianggap ringan, hal ini bisa memicu rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi hukum. Bagaimana mungkin seseorang yang telah melakukan tindakan sejahat ini hanya mendapatkan hukuman yang terbilang ringan? Ini bisa menciptakan persepsi bahwa pelaku kejahatan seksual tidak mendapat konsekuensi yang setimpal dengan tindakan mereka. Selain itu, keputusan hukuman ini juga dapat mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Korban dan keluarga mereka mungkin merasa tidak terlindungi dan meragukan sistem hukum. Hal ini bisa membuat korban enggan untuk melapor atau bahkan mengambil langkah hukum lebih lanjut ketika mengalami perlakuan serupa di kemudian hari, yang pada gilirannya dapat memperburuk siklus pelanggaran dan ketidakadilan. Di sisi lain, kasus ini menegaskan pentingnya pendidikan tentang hak-hak individu dan kepedulian terhadap kekerasan dalam bentuk apapun. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Kesadaran dan edukasi yang baik dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Negara juga memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu adanya kebijakan dan program yang mendukung rehabilitasi bagi korban serta pencegahan terhadap pelaku. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan lembaga pemerintahan, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak dan remaja. Secara keseluruhan, vonis terhadap eks Sekdis Pariwisata Maluku perlu dijadikan momentum untuk refleksi dan evaluasi kinerja sistem peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Gerakan bersama untuk meningkatkan pemahaman serta penegakan hukum yang lebih tegas perlu dikuatkan agar keadilan dapat tercapai, dan korban dapat dipulihkan dengan semestinya. Hanya dengan cara itu kita dapat berharap untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua.