Pihak kepolisian membubarkan paksa massa aksi penolakan UU TNI di depan Gedung Grahadi Surabaya dengan kerahkan pasukan ke luar gedung dan menangkap Berita mengenai aksi penolakan UU TNI di Surabaya dan insiden di Malang mencerminkan dinamika sosial-politik yang sedang berkembang di Indonesia. Tindakan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, yang seharusnya dihargai dan diterima baik oleh penguasa maupun masyarakat luas. Namun, reaksi dari pihak aparat keamanan dalam hal ini menjadi sorotan, terutama jika dilakukan dengan cara yang dirasa tidak proporsional, seperti penggunaan kekerasan atau penangkapan paksa. Pada dasarnya, demonstrasi adalah wujud nyata dari partisipasi publik dalam proses politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, termasuk terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap merugikan. Oleh karena itu, respons pemerintah terhadap aksi ini seharusnya bersifat dialogis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, bukan dengan pendekatan represif. Namun, pemberitaan tentang aksi ini mengindikasikan adanya ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat. Ketika aparat mengenakan pakaian preman, ada kesan bahwa tindakan tersebut mencoba untuk menciptakan suasana intimidasi. Ini bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Masyarakat berhak tahu siapa yang berwenang dan bertanggung jawab, sehingga penggunaan identitas yang tidak jelas bisa memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tindakan represif semacam ini dapat berpotensi memperburuk hubungan antara warga dengan aparat keamanannya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan rasa ketidakadilan dan frustrasi di kalangan masyarakat, yang justru dapat memicu lebih banyak aksi protes. Dalam masyarakat demokratis, menciptakan ruang dialog dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting untuk mencapai stabilitas dan keadilan sosial. Masyarakat harus tetap hadir dan berani berbicara untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga penting untuk mengedepankan metode aksi yang damai dan konstruktif. Dalam konteks ini, peran media menjadi vital untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik publik tentang hak-hak mereka serta cara yang tepat untuk menyuarakan pendapat. Dengan demikian, masyarakat dapat bertindak dengan cara yang efektif tanpa perlu merasa tertekan atau terancam oleh aparat. Selanjutnya, penting bagi pemerintah dan pembuat undang-undang untuk lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Disarankan agar ada forum di mana masyarakat dapat menyampaikan keberatan dan kritik mereka terhadap kebijakan, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan bukan hanya kepentingan sekelompok orang. Di sinilah fungsi legislatif dan eksekutif untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan beragam ini, menjaga kebersamaan dan saling menghormati dalam perbedaan pandangan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, penanganan terhadap aksi protes harus dilakukan dengan cara yang humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Hanya dengan cara inilah kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara.