Setelah buka puasa dan berhenti kurang lebih 30 menit, pendemo kembali melempari petugas. Polisi pukul mundur massa aksi dari Gedung Negara Grahadi. Berita mengenai tindakan polisi yang memukul mundur massa yang menolak UU TNI di Surabaya menunjukkan dinamika yang kompleks antara keinginan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan respons aparat keamanan. Tindakan demonstrasi adalah salah satu bentuk demokrasi di mana warga negara berhak menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan yang dianggap tidak tepat atau merugikan. Melihat dari perspektif ini, penting untuk mempertimbangkan alasan di balik aksi tersebut dan mendengarkan suara rakyat. UU TNI yang menjadi subjek penolakan bisa jadi dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan. Masyarakat berhak mempertanyakan transparansi dan implikasi dari kebijakan tersebut, khususnya jika dirasa dapat membahayakan hak asasi manusia atau mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi hal yang krusial untuk menghindari kesalahpahaman dan kekhawatiran yang berlebihan. Namun, respons aparat yang menggunakan kekuatan fisik untuk membubarkan massa dapat memicu berbagai tanggapan. Penggunaan kekuatan dalam mengatasi demonstrasi sering kali menjadi sorotan, karena dapat mengundang kritik mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dan pengunjuk rasa seharusnya menjadi prioritas, demi menjaga ketertiban dan keamanan tanpa menimbulkan korban atau bentrokan. Keberadaan pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator juga bisa membantu mengurangi ketegangan. Dialog yang konstruktif dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memfasilitasi saluran komunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Masyarakat perlu merasa bahwa suara mereka didengar, sementara pemerintah pun perlu memahami aspirasi warganya. Sebagai masyarakat yang demokratis, penting untuk terus mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil, agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari rakyat. Tindakan represif seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan bisa menyebabkan kesenjangan dan mistrust antara masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak. Selain itu, media juga memegang peranan penting dalam pemberitaan kasus-kasus seperti ini. Penyajian informasi yang berimbang dan objektif dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami situasi yang sebenarnya. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menganalisis berita yang diterima, serta melakukan verifikasi melalui sumber-sumber terpercaya. Akhirnya, situasi seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya membangun masyarakat yang saling menghargai, di mana setiap pendapat dapat diutarakan dengan cara yang damai dan terarah. Pendidikan mengenai hak-hak berdemokrasi dan cara-cara berunjuk rasa yang damai mungkin menjadi kunci untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan demokratis.