Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra berharap disepakatinya ketiga ranperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa adil bagi masyarakat. Tentu, saya bisa memberikan tanggapan mengenai berita tersebut. Berita yang menyebutkan bahwa tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) telah disepakati menunjukkan adanya kemajuan dalam proses legislasi daerah yang penting bagi pengembangan suatu daerah. Kehadiran ranperda ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya dalam konteks regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, investasi, dan pengelolaan sumber daya. Bupati Sutjidra, yang berharap ranperda ini mampu menciptakan kepastian hukum, menunjukkan komitmennya untuk menjadikan regulasi sebagai landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan pengembangan daerah. Salah satu aspek penting dari pengesahan ranperda adalah bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten. Ketika sebuah ranperda disahkan, tinggal bagaimana penerapannya di lapangan. Dalam banyak kasus, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi yang baik, memastikan semua pihak memahami isi dan tujuan dari ranperda yang telah disepakati. Di sisi lain, keberadaan ranperda juga dapat menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha. Ketika ada kepastian hukum, mereka cenderung lebih percaya untuk berinvestasi di suatu daerah. Hal ini berpotensi memperkuat perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, investasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada kondisi infrastruktur dan dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Perlu diingat bahwa ranperda yang baik tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Sebuah peraturan yang manfaatnya hanya terasa dalam jangka waktu singkat dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang mendalam dalam proses penyusunan rancangan peraturan ini agar setiap pasal yang disepakati tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga masa depan. Tak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan ini. Transparansi dan keterlibatan publik dalam pembahasan ranperda akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa terlibat dan diuntungkan oleh peraturan yang ada, maka kepatuhan terhadap peraturan tersebut pun akan meningkat. Dengan demikian, akan tercipta harmoni antara pemerintah dan masyarakat. Akhirnya, harapan Bupati Sutjidra untuk memberikan kepastian hukum melalui tiga ranperda ini adalah langkah yang patut dihargai. Namun, keberhasilan dari inisiatif ini akan bergantung pada cara implementasi dan evaluasi yang dilakukan pasca-pengesahan, serta respons dari masyarakat dan dunia usaha. Hanya dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan dapat tercapai.