Letkol Ardianta menegaskan pentingnya RUU TNI untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Berita mengenai penambahan tugas TNI di bidang siber melalui Undang-Undang (UU) TNI mengundang beragam tanggapan di kalangan masyarakat dan ahli keamanan siber. Di era digital saat ini, dimana teknologi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, perluasan tugas TNI di bidang siber merupakan langkah yang relevan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, langkah ini juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap beberapa aspek penting. Pertama, penambahan tugas ini menandakan pengakuan atas pentingnya keamanan siber sebagai bagian dari pertahanan nasional. Dengan meningkatnya ancaman dari serangan siber yang dapat merusak infrastruktur kritis, data sensitif, dan sistem pemerintahan, TNI perlu memiliki kemampuan untuk merespons ancaman tersebut secara efektif. Dengan keterlibatan TNI dalam bidang siber, diharapkan ada peningkatan koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah keamanan siber yang kompleks. Namun, perhatian juga perlu diberikan kepada aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan TNI yang kini memiliki peran lebih besar dalam urusan siber, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas TNI di ruang siber akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi privasi warga negara. Pengaturan yang jelas mengenai batasan-batasan tugas dan wewenang TNI di ruang siber perlu diatur agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, penting untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh TNI. Sebuah program pelatihan serta edukasi yang berkelanjutan dalam bidang keamanan siber perlu diimplementasikan agar personel TNI dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi dalam mengembangkan keahlian ini juga sangat dianjurkan, mengingat sektor teknologi informasi semakin berkembang pesat dan memiliki dinamika yang kompleks. Selain itu, perlu juga adanya dialog publik berkaitan dengan penambahan tugas ini. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi mengenai peran TNI di ruang siber akan memberikan gambaran lebih luas tentang persepsi dan harapan publik terhadap kebijakan ini. Melalui dialog yang konstruktif, diharapkan tercipta kesepahaman antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan siber, sehingga langkah-langkah yang diambil bisa lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks global, banyak negara sudah memiliki kebijakan yang jelas mengenai peran militer dalam keamanan siber. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik negara lain sekaligus menyesuaikannya dengan konteks lokal. Mengadopsi strategi yang tepat akan membantu Indonesia menciptakan ekosistem siber yang aman dan terpercaya. Dengan segala di atas, penambahan tugas TNI di bidang siber adalah langkah yang penting dan strategis, namun harus diiringi dengan pengaturan yang baik, keterlibatan publik, serta kesiapan sumber daya yang memadai agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan masalah baru. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi antara TNI, pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ruang siber yang aman bagi seluruh warga negara.