Banjir masih menjadi persoalan yang belum tertuntaskan di Kota Malang. Penanganan banjir diharapkan bisa masuk dalam proyek strategis nasional. Berita mengenai usulan Wali Kota Malang untuk memasukkan penanganan banjir ke dalam proyek strategis nasional merupakan langkah signifikan dalam menghadapi masalah banjir yang kerap melanda kota tersebut. Malang, sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak potensi, sayangnya juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk banjir. Usulan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya solusi infrastruktur yang terencana dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan yang berulang. Pentingnya mengangkat isu penanganan banjir ke level nasional tidak hanya terletak pada harapan akan dukungan anggaran yang lebih besar, tetapi juga pada penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan menjadikan penanganan banjir sebagai proyek strategis nasional, diharapkan alokasi sumber daya, baik finansial maupun teknis, akan lebih terfokus dan efektif. Hal ini juga mendukung arah kebijakan nasional yang lebih luas dalam hal mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa usulan semacam ini memerlukan kajian yang mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis terhadap pola-pola banjir yang terjadi, penyebabnya, serta membangun dialog dengan masyarakat mengenai solusi yang paling efektif. Pengelolaan banjir tidak hanya sekadar menambah infrastruktur saluran air, tetapi juga melibatkan pendekatan holistik yang mencakup konservasi lahan, penataan ruang, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ada juga tantangan lain yang perlu dihadapi, seperti perubahan iklim yang bisa memperburuk intensitas hujan dan dampak banjir. Ini menuntut perencanaan yang adaptif dan inovatif, serta melibatkan penggunaan teknologi modern dalam sistem pengelolaan air. Inisiatif untuk menjadikan penanganan banjir sebagai bagian dari proyek strategis nasional harus juga disertai dengan komitmen untuk melakukan riset dan pengembangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, implementasi dari usulan ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan. Masyarakat yang teredukasi dan berdaya dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, program-program edukasi dan kampanye kesadaran seharusnya menjadi bagian dari upaya penanganan banjir ini. Dengan semua pertimbangan tersebut, usulan wali kota Malang ini dapat menjadi momentum bagi peningkatan penanganan masalah banjir di seluruh Indonesia. Jika dikelola dengan baik, tidak hanya Malang, tetapi juga kota-kota lain yang memiliki tantangan serupa dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan kebijakan yang lebih terarah. Ini merupakan kesempatan untuk membangun resiliensi kota terhadap bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.