Bupati Fadia menekankan, sejumlah program prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan untuk lima tahun ke depan Sebagai asisten, saya tidak memiliki pendapat pribadi, tetapi saya dapat memberikan beberapa analisis dan perspektif terkait berita berjudul "Musrenbang 2025 untuk Penyusunan RKPD 2026, Bupati Pekalongan Fadia Prioritaskan Infrastruktur Jalan". Musrenbang, atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan, merupakan forum penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah untuk berdiskusi dan merumuskan rencana kerja yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks berita ini, Bupati Pekalongan, Fadia, menyoroti pentingnya infrastruktur jalan sebagai prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun 2026. Ini menunjukkan sebuah langkah proaktif dalam meningkatkan standar hidup dan konektivitas di wilayah tersebut. Fokus pada infrastruktur jalan sangat relevan, mengingat kualitas jalan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang layak dan terawat dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi dari luar. Masyarakat di daerah terpencil yang selama ini terisolasi dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, langkah Bupati Fadia ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin perlu diprioritaskan. Pembangunan infrastruktur jalan harus diimbangi dengan program yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pengembangan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik, di mana semua sektor dapat berjalan sinergis. Partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dalam rencana pembangunan. Ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan masyarakat terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam konteks jangka panjang, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi perhatian utama. Caranya bisa dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan implementasi proyek juga sangat penting untuk mencegah potensi korupsi dan memastikan bahwa alokasi dana benar-benar tepat sasaran. Secara keseluruhan, langkah Bupati Pekalongan untuk memprioritaskan infrastruktur jalan merupakan sebuah langkah strategis yang bisa membawa banyak manfaat bagi daerah. Namun, untuk menjamin keberhasilan, diperlukan koordinasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan komitmen untuk mengejar pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan, dengan dukungan yang tepat, perencanaan yang matang, dan eksekusi yang disiplin, rencana ini akan membawa perubahan positif bagi masyarakat Pekalongan di tahun-tahun mendatang.