Bupati Romi menegaskan bahwa LKPJ ini, merupakan bentuk akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai... Tanggapan mengenai berita berjudul "Bupati Romi Wijaya Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 Kepada DPRD Kayong Utara" dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. Pertama-tama, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Bupati Romi Wijaya adalah langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi. Dalam konteks pemerintahan, transparansi menjadi faktor krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dengan menyampaikan LKPJ kepada DPRD, Bupati tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan selama tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, akuntabilitas merupakan aspek penting yang terkandung dalam penyampaian LKPJ. LKPJ memberikan informasi mengenai realisasi anggaran, pencapaian program yang ditetapkan, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Dengan adanya laporan ini, DPRD dapat melakukan analisis mendalam terkait efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran juga perlu diperhatikan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan terkait prioritas pembangunan bisa meningkatkan relevansi program-program yang dijalankan. Diharapkan, DPRD dan pemerintah daerah dapat mendorong forum-forum diskusi atau sosialisasi agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses tersebut. Dengan cara ini, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemda dapat lebih mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, keberhasilan penyampaian LKPJ ini tidak hanya ditentukan oleh pelaporan itu sendiri, tetapi juga oleh respons dan tindak lanjut dari DPRD. Apakah DPRD akan serius melakukan evaluasi? Apakah akan ada dorongan untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang efektif? Poin-poin tersebut sangat penting agar laporan tidak hanya menjadi formalitas semata, melainkan mampu membawa perubahan yang nyata. Secara keseluruhan, langkah Bupati Romi Wijaya dalam menyampaikan LKPJ merupakan langkah positif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat harus terus didorong agar pengelolaan anggaran daerah bisa lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kayong Utara. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi fondasi untuk perbaikan dan kemajuan daerah ke depan.