Oknum Polsek Menteng edarkan surat palsu dan minta THR ke pengusaha hotel. Aipda Anwar telah dipatsus dan menjalani pemeriksaan kode etik. Berita tentang Aipda Anwar yang disanksi selama 20 hari karena menyebarkan surat permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengusaha hotel di Menteng mencerminkan masalah yang lebih besar mengenai etika dan penyalahgunaan kekuasaan dalam aparat kepolisian. Tindakan Aipda Anwar ini menunjukkan bagaimana beberapa anggota kepolisian dapat melibatkan diri dalam praktik-praktik yang tidak etis, terutama menjelang momen-momen penting seperti hari raya, ketika masyarakat diharapkan untuk merayakan dengan penuh suka cita. Satu sisi dari isu ini adalah bagaimana cara aparat penegak hukum berinteraksi dengan sektor swasta. Idealnya, polisi harus bertindak sebagai pelindung dan penegak hukum, bukan sebagai pihak yang menambah beban kepada pengusaha dengan permintaan yang tidak semestinya. Surat permintaan THR ini bisa dilihat sebagai bentuk pemerasan yang mencederai integritas institusi kepolisian. Tindakan seperti ini tidak hanya merusak reputasi institusi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Di sisi lain, sanksi 20 hari terhadap Aipda Anwar dapat dipandang sebagai langkah positif dan tegas dari pihak kepolisian untuk menjaga integritas anggotanya. Namun, ini juga menjadi sorotan bahwa sanksi tersebut tetap terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Penegakan disiplin yang lebih ketat dan konsekuensi yang lebih berat untuk pelanggaran serupa sangat penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan etika dalam institusi kepolisian tidak bisa ditawar. Di era di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting, kejadian ini menghadirkan tantangan bagi polisi dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tindakan yang mencederai nilai-nilai etis dapat memicu ketidakpuasan dan skeptisisme di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan internal yang lebih mendalam agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, insiden seperti ini menuntut perhatian lebih terhadap pelatihan dan pendidikan etika di kalangan anggota kepolisian. Peningkatan pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas atau melanggar kode etik harus menjadi bagian integral dari program pelatihan kepolisian. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, institusi kepolisian dapat memperbaiki citranya dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Secara keseluruhan, berita ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan institusi terkait dengan integritas, etika, dan akuntabilitas. Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya dikembalikan, tetapi juga diperkuat melalui tindakan nyata dan reformasi menyeluruh.