Anggota DPRD Sumut, Megawati Zebua diduga cekik pramugari Wings Air. Pihak maskapai mengaku akan membuat laporan polisi atas kasus kekerasan. Berita mengenai cekcok antara anggota DPRD Sumut dengan pramugari dari maskapai Wings Air yang diduga melibatkan kekerasan fisik tentunya menjadi sorotan banyak pihak. Dalam konteks ini, penting untuk melihat dari berbagai perspektif, termasuk etika, tanggung jawab publik, serta dampak sosial dari peristiwa tersebut. Pertama-tama, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diharapkan bertindak sebagai teladan bagi masyarakat. Tindakan yang melibatkan kekerasan, terutama terhadap profesi yang melayani publik seperti pramugari, merupakan pelanggaran norma dan etika. Masyarakat menaruh harapan tinggi pada para wakilnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang beradab dan tidak memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ketidakpuasan atau konflik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan dialog justru berujung pada kekerasan, yang sangat mencoreng citra lembaga legislatif. Kedua, jika dugaan kekerasan fisik itu benar, maka hal ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar, yaitu kultur kekuasaan yang sering kali menyalahgunakan berbagai posisi dan kekuatan yang dimiliki. Hal ini juga mengingatkan kita akan perlunya edukasi tentang perilaku etis dan tanggung jawab sosial, terutama bagi mereka yang menduduki posisi publik. Situasi seperti ini menciptakan ketidakadilan, di mana pihak yang lebih kuat merasa diizinkan untuk bertindak semena-mena terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Di sisi lain, kasus ini juga membuka diskusi tentang bagaimana masyarakat dapat merespons dan menangani situasi konflik. Kesadaran akan pentingnya penyelesaian damai dan penghormatan terhadap individu, terlepas dari jabatan yang dimiliki, harus ditanamkan dalam budaya kita. Masyarakat perlu diajarkan untuk dapat menyampaikan ketidakpuasan atau kritik dengan cara yang konstruktif dan tidak menyediakan ruang bagi perilaku agresif. Kejadian ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai insiden sesaat, tetapi juga sebagai momen untuk refleksi bagi lembaga-lembaga publik. Apakah pendekatan yang diambil saat ini untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota dewan sudah cukup efektif? Apakah ada mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran etika oleh wakil rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan agar ke depannya tidak ada lagi kasus serupa yang mencoreng citra institusi. Terakhir, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai insiden ini, termasuk langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak berwenang. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Harapannya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk mengutamakan dialog dan penghormatan terhadap sesama, serta memperkuat integritas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.