Secara resmi KPU Palopo menetapkan empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo untuk PSU Pilkada Palopo 2024. Berita mengenai jadwal pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Palopo 2024 dan penunjukan Naili menggantikan Trisal Tahir sebagai salah satu calon wali kota memunculkan sejumlah reaksi dan dinamika dalam konteks politik daerah. Situasi ini tentu menjadi perhatian berbagai stakeholder, baik dari kalangan masyarakat, politisi, maupun pengamat politik. Dengan adanya PSU, publik akan kembali berfokus pada bagaimana hasil pemilihan nantinya akan berdampak pada pembangunan dan pengelolaan daerah. Pertama, keputusan untuk melakukan PSU bisa jadi merupakan langkah yang positif dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. PSU sering kali dianggap perlu untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dan diperhitungkan secara adil, terlepas dari berbagai kontroversi yang mungkin telah terjadi sebelumnya. Dengan diadakannya pemilihan ulang, diharapkan setiap calon dapat menunjukkan kualitas dan kapasitasnya tanpa adanya intervensi atau pengaruh luar yang dapat mengganggu proses pemilihan. Kedua, pergantian Trisal Tahir dengan Naili sebagai calon wali kota juga mengundang banyak pertanyaan. Naili tentu harus mampu menjawab ekspektasi masyarakat serta menunjukkan bahwa ia layak menggantikan pendahulunya. Masyarakat akan memantau sejauh mana visi dan misi yang dibawa Naili dapat mengatasi isu-isu krusial yang ada di Palopo, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, pergantian calon ini bisa membawa angin segar dalam dinamika politik Palopo. Bila Naili dapat menunjukkan kepemimpinan yang baik dan mampu merangkul semua elemen, ini bisa berpotensi menciptakan stabilitas politik di daerah tersebut. Sebaliknya, jika ada penolakan atau kontroversi terkait dengan pergantian ini, situasi politik di Palopo bisa menjadi lebih rumit dan memunculkan ketidakpastian. Dari perspektif pemilih, isu ini juga sangat penting. Masyarakat perlu benar-benar melakukan kajian terhadap calon-calon yang ada, termasuk Naili, untuk menilai kemampuan dan komitmen mereka terhadap pembangunan daerah. Disini, pendidikan politik masyarakat menjadi sangat penting agar pemilih tidak hanya terpengaruh oleh sosok atau hal-hal viral, tetapi bisa menggunakan alasan yang rasional dalam menentukan pilihan mereka. Akhirnya, proses PSU ini seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi yang tinggi dari pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat perlu saling mendukung untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan berkualitas, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya.