Inilah sosok Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad, yang mengkritik larangan study tour Dedi Mulyadi Berita mengenai sosok Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cirebon yang tegas menolak larangan study tour yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi mencerminkan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan dan pariwisata di daerah. Dalam konteks ini, sikap tegas dari Kadisbudpar bisa dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa pendidikan tidak terhambat oleh kebijakan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Pertama-tama, study tour memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk melihat dunia di luar kelas, tetapi juga mendukung pengembangan karakter, sosial, dan keterampilan kritis siswa. Larangan terhadap kegiatan tersebut, jika tidak didukung dengan argumentasi yang kuat, dapat mengurangi kesempatan siswa untuk belajar dan bereksplorasi, yang merupakan salah satu tujuan utama pendidikan. Selanjutnya, keputusan Kadisbudpar untuk menolak larangan ini juga mencerminkan dukungan terhadap sektor pariwisata lokal. Kegiatan study tour seringkali membawa manfaat ekonomi bagi daerah, termasuk meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata lokal dan memperkenalkan budaya serta kekayaan daerah kepada generasi muda. Dengan menolak larangan tersebut, Kadisbudpar juga turut membantu dalam mempromosikan Cirebon sebagai destinasi yang kaya akan sejarah dan budaya. Namun, tanggapan terhadap larangan ini tidak bisa terlepas dari aspek kesehatan dan keselamatan siswa. Dalam situasi tertentu, seperti pandemi atau bencana alam, pertimbangan untuk membatasi mobilitas siswa adalah suatu langkah yang dapat dipahami. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kebijakan untuk melakukan penilaian yang komprehensif sebelum mengeluarkan kebijakan yang mengatur kegiatan study tour. Dialog antara dinas pendidikan, dinas pariwisata, dan masyarakat menjadi krusial untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Lebih jauh lagi, sikap Kadisbudpar yang berani menolak larangan tersebut bisa menjadi contoh bagi pejabat daerah lainnya. Pemimpin yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan pariwisata, adalah kunci untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan, hal ini akan mendorong diskusi publik yang lebih produktif dan terbuka mengenai kebijakan yang berpengaruh terhadap generasi mendatang. Akhirnya, dalam konteks ini, sangat penting untuk mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, maka pelaksanaan study tour dapat dilakukan dengan aman dan bermanfaat, tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan siswa. Kita semua berharap bahwa langkah ini akan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pendidikan dan pariwisata demi kemajuan daerah dan perkembangan siswa.