Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan ESDM untuk memperhatikan masalah pertambangan. Berita mengenai pernyataan Yulius Selvanus Komaling yang menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Utara akan berhenti menarik perhatian dan menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Isu pertambangan selalu menjadi topik yang sensitif, mengingat dampaknya yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Keputusan untuk menghentikan IUP di wilayah ini bisa dilihat sebagai langkah positif untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Salah satu aspek positif dari penghentian IUP adalah perlindungan terhadap ekosistem yang rentan. Sulawesi Utara memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu daya tarik wisata dan sumber kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas pertambangan yang tidak terkelola dengan baik bisa membawa dampak negatif, seperti pencemaran air, kerusakan tanah, dan hilangnya habitat alami. Oleh karena itu, kebijakan untuk menghentikan IUP bisa menjadi langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Banyak masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan untuk mencari nafkah. Penghentian izin usaha dapat menimbulkan masalah pengangguran dan ketidakpastian ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam industri ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan alternatif sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak agar tidak terjadi kemiskinan yang lebih dalam. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Proses menghentikan IUP seharusnya melibatkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan ahli lingkungan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Di tengah dinamika isu tambang, penting juga untuk melihat adanya kebutuhan akan regulasi yang ketat dan evaluasi berkala terhadap izin usaha yang ada. Pengawasan yang baik dapat mencegah praktik pertambangan yang ilegal dan merugikan, serta memastikan bahwa apabila izin usaha kembali dibuka di masa depan, hal tersebut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pernyataan Yulius Selvanus Komaling tentang penghentian IUP di Sulawesi Utara bisa menjadi langkah awal yang baik menuju keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Namun, perlu diingat bahwa perubahan kebijakan ini harus diiringi dengan strategi yang jelas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta pemeliharaan sumber daya alam. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, kita bisa berharap untuk mencapai tujuan pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.