Selain itu, majelis hakim berpendapat, ada beberapa komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam restitusi. Berita mengenai penolakan permohonan ganti rugi oleh keluarga korban dari kasus yang melibatkan tiga terdakwa anggota TNI AL tentunya menimbulkan berbagai tanggapan dan reaksi dari masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh berbagai isu sosial dan moral yang lebih dalam, seperti keadilan, rasa kemanusiaan, dan tanggung jawab institusi. Pertama-tama, penolakan permohonan ganti rugi tersebut dapat dianggap sebagai simbol ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem hukum. Keluarga korban pada umumnya mengharapkan adanya pengakuan dan kompensasi atas kehilangan yang mereka alami. Namun, ketika pihak yang diduga bertanggung jawab tidak mampu memberikan ganti rugi, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sejati. Sekolah hukum dan masyarakat harus mempertimbangkan bagaimana sistem hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan jika para pelakunya tidak mendapatkan pertanggungjawaban yang setimpal. Kedua, berita ini juga menunjukkan betapa pentingnya accountability dalam institusi militer dan bagaimana tindakan individu dapat mencoreng citra institusi tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik dan dapat berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai lembaga yang seharusnya melindungi dan menjaga keamanan. Masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap kemampuan institusi untuk menegakkan disiplin dan memberikan penegakan hukum yang adil ketika kasus-kasus seperti ini terjadi. Di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan aspek humanis dari kasus ini. Apakah para terdakwa benar-benar bertanggung jawab atas tindakan mereka, atau apakah ada faktor lain yang mempengaruhi situasi yang terjadi? Ini menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam narasi hitam-putih di mana kita hanya melihat sisi yang satu atau sisi yang lain. Diskusi mengenai situasi ini dapat membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang membentuk perilaku individu dalam konteks kerja dan tekanan sosial. Selain itu, keputusan untuk menolak ganti rugi juga dapat berdampak pada keluarga korban yang berusaha merawat luka akibat kehilangan. Tanpa adanya kompensasi, beban psikologis dan finansial yang ditanggung keluarga korban bisa semakin berat. Hal ini mengarah pada perdebatan lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampak secara langsung dari tindakan hukum yang tidak adil. Secara keseluruhan, berita ini menggugah kesadaran kita tentang pentingnya mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk institusi militer. Masyarakat harus terus mendesak agar ada langkah-langkah reformasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang seharusnya. Dalam menghadapi situasi-situasi sulit semacam ini, dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat juga diperlukan untuk mencari solusi yang dapat memenuhi hak-hak korban sekaligus menjaga integritas lembaga yang terlibat.