Tgk H Asnawi Ulee Titi akan menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada Jumat (11/4/2025), bertepatan 12 Syawal 1446 Berita mengenai penerapan hukuman cambuk bagi individu yang tidak melaksanakan shalat Jumat di Banda Aceh menimbulkan sejumlah reaksi yang beragam, baik dari masyarakat lokal maupun dari perspektif yang lebih luas. Diskusi tentang penerapan hukum syariat di Aceh sering kali menyentuh isu-isu seperti kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan penegakan nilai-nilai tradisional dalam konteks masyarakat modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan antara penegakan hukum agama dan hak individu. Di satu sisi, bagi sebagian masyarakat Aceh, penerapan hukuman seperti cambuk dianggap sebagai cara untuk meneguhkan nilai-nilai agama dan moral dalam komunitas. Mereka berargumentasi bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih taat beragama dan mengikuti ajaran Islam secara konsisten. Dalam konteks ini, shalat Jumat memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki. Dengan demikian, hukuman yang diterapkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya menjalankan ibadah. Namun, di sisi lain, banyak kalangan yang menganggap penerapan hukuman fisik seperti cambuk adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kritikus berpendapat bahwa hukuman semacam ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui secara universal. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hukuman yang demikian dapat menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, alih-alih membangun sikap saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing individu. Kebebasan beragama, salah satu hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional, juga menjadi sorotan dalam diskusi ini. Tak kalah pentingnya, pendekatan yang berbasis paksaan dapat menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan antara mereka yang mendukung penerapan hukum syariat yang ketat dan mereka yang ingin melihat masyarakat bergerak ke arah yang lebih toleran dan inklusif. Dalam masyarakat yang beragam, dialog dan pemahaman antaragama dan antarbudaya seharusnya menjadi prioritas, bukan tindakan represif yang mungkin menghasilkan lebih banyak resistensi. Secara global, situasi di Aceh juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di mana hukum agama dan hukum sekuler berinteraksi. Setiap wilayah memiliki konteks sosial dan budaya yang unik, namun menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas adalah tantangan universal. Hal ini menuntut adanya keterbukaan untuk berdiskusi dan beradaptasi tanpa kehilangan identitas budaya dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, berita mengenai hukuman cambuk bagi yang tidak menjalankan shalat Jumat di Aceh adalah cerminan dari sebuah perdebatan kompleks yang melibatkan nilai-nilai agama, hak asasi manusia, dan dinamika sosial. Masyarakat dan pemerintah perlu menjalin dialog yang konstruktif untuk mencari solusi yang adil dan berkeadilan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam. Mungkin ada cara-cara lain yang lebih edukatif dan interaktif untuk mendorong partisipasi dalam ibadah tanpa harus mengandalkan hukuman fisik yang bisa menimbulkan perpecahan.