Disdikbud Kabupaten Kotabaru terbitkan Surat Edaran (SE) terkait pelaksanaan kegiatan perpisahan siswa menjelang berakhirnya tahun ajaran 2024/2025. Berita mengenai larangan pungutan dan perpisahan di luar sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kotabaru merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Dalam konteks pendidikan, prinsip keadilan dan kesetaraan sangat penting. Larangan ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial yang sering kali dialami oleh orang tua siswa, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi berbasis ekonomi. Lebih lanjut, larangan tersebut juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap transparansi dalam pengelolaan dana di sekolah. Banyaknya kasus penyalahgunaan pungutan di sekolah menjadi salah satu alasan mengapa langkah ini diambil. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Sanksi bagi pelanggar juga menjadi langkah yang tepat, karena menegaskan bahwa setiap kebijakan harus diikuti dengan konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi. Namun, di sisi lain, pelaksanaan larangan ini harus disertai dengan sosialisasi yang efektif kepada semua pihak terkait, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai kebijakan ini, masih ada kemungkinan bahwa praktik pungutan akan terus terjadi secara diam-diam. Penyuluhan dan edukasi mengenai alasan di balik larangan ini akan membantu menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya akses pendidikan yang gratis dan berkualitas. Selain itu, perlu juga dicermati bagaimana sekolah akan membiayai kegiatan perpisahan dan acara seremonial lainnya tanpa pungutan. Hal ini memerlukan kreativitas dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk komite sekolah dan masyarakat. Pemanfaatan dana yang sudah ada, serta dukungan dari sponsor atau pihak swasta, dapat menjadi solusi alternatif untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut secara layak dan meriah tanpa membebani orang tua. Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini dapat mengarah pada perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jika sekolah-sekolah dapat beroperasi tanpa ketergantungan pada pungutan dari orang tua, maka akan tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan kondusif. Anak-anak dari berbagai latar belakang sosio-ekonomi akan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan diri. Secara keseluruhan, langkah Disdikbud Kotabaru dalam melarang pungutan dan perpisahan di luar sekolah adalah suatu kebijakan yang progresif dan mencerminkan komitmen untuk menjadikan pendidikan lebih adil dan berkualitas. Dalam pelaksanaannya, dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pengawasan yang ketat akan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan kebijakan ini. Masyarakat, sekolah, dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di masa depan.