Wabup Banjar Habib Idrus Al Habsyi  menutup kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Berita mengenai penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026-2029 di Kabupaten Banjar, yang dihadiri oleh Wakil Bupati, mencerminkan komitmen daerah dalam merencanakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan terukur. Dalam konteks pembangunan daerah, Musrenbang merupakan forum krusial bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang kemudian akan diolah menjadi program-program strategis yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah. Pernyataan Wakil Bupati bahwa perencanaan pembangunan harus terukur menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya analisis dan evaluasi dalam setiap langkah pembangunan. Dengan perencanaan yang terukur, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efisien, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat relevan mengingat tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang sangat krusial. Ini menunjukkan adanya demokrasi partisipatif di mana suara masyarakat didengarkan dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Dengan mengikutsertakan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, perencanaan pembangunan dapat menciptakan program yang dianggap relevan dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Namun, perencanaan pembangunan yang baik tidak hanya berhenti pada tahap perumusan atau penyusunan RKPD saja. Implementasi dan monitoring menjadi dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian yang diinginkan. Di sinilah pentingnya transparansi dan akuntabilitas, di mana masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses evaluasi agar mereka dapat merasakan dampak langsung dari pembangunan yang dilakukan. Adalah penting juga untuk memperhatikan bahwa dalam perencanaan pembangunan, isu-isu lingkungan tidak boleh diabaikan. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Secara keseluruhan, penutupan Musrenbang RKPD 2026-2029 diharapkan menjadi titik awal bagi pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di Kabupaten Banjar. Ini adalah kesempatan untuk memadukan berbagai aspirasi masyarakat dengan visi pembangunan yang lebih luas. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Semoga seluruh pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk menjalankan rencana yang telah dibuat demi tercapainya tujuan bersama.