Posko aduan THR di Dinas Ketenagakerjaan Bali mencatat 12 aduan perusahaan yang belum membayar THR. Pengaduan diprediksi akan bertambah setelah Idul Fitri. Tanggapan terhadap berita berjudul "Posko Disnaker Bali Terima 12 Aduan THR, Ada 1 Ojek Online" dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk pentingnya perlindungan hak pekerja dan peran pemerintah dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan. Pertama-tama, aduan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan masalah yang signifikan di kalangan pekerja, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. THR adalah hak yang seharusnya diterima oleh pekerja sebagai bentuk penghargaan dan dukungan di saat-saat yang penuh perayaan. Dengan adanya 12 aduan yang diterima oleh Posko Disnaker Bali, hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penerapan regulasi yang relevan, serta kesadaran perusahaan akan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Kedua, kasus yang melibatkan satu pengemudi ojek online menunjukkan bahwa tidak semua sektor pekerjaan terjamin hak-haknya, meskipun mereka berkontribusi signifikan dalam perekonomian dan mobilitas masyarakat. Pekerjaan di sektor informal atau gig economy sering kali rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian dalam hal manfaat seperti THR. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif yang melindungi semua jenis pekerja, terutama di era digital yang semakin berkembang. Selanjutnya, peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), sangat krusial dalam menangani pengaduan ini. Posko pengaduan yang dibentuk memberikan saluran bagi pekerja untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka dan meminta keadilan. Namun, penting bagi Disnaker untuk tidak hanya menampung aduan, tetapi juga mengambil langkah-langkah tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran yang ada. Proses penegakan hukum yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan pekerja kepada lembaga pemerintah. Selain itu, pentingnya edukasi bagi pekerja mengenai hak-hak mereka juga tidak dapat diabaikan. Pekerja sering kali tidak mengetahui hak-hak yang mereka miliki, termasuk di dalamnya THR. Program sosialisasi oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah agar pekerja lebih paham akan hak-hak mereka sangat diperlukan. Dengan demikian, pekerja akan lebih berani untuk mengajukan aduan ketika hak mereka dilanggar. Akhir kata, isu THR adalah refleksi dari kondisi ketenagakerjaan yang harus terus diperbaiki. Respons yang cepat dan efektif terhadap aduan-aduan yang masuk akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan adil. Di tengah perubahan pola kerja dan tantangan baru yang dihadapi oleh pekerja, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja itu sendiri sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih harmonis dan berkeadilan.