P3DW Kota Cimahi mengungkap 138 ribu kendaraan menunggak pajak. Program pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan pembayaran hingga 6 Juni 2025. Berita mengenai '138 Ribu Kendaraan di Cimahi Jadi Pengemplang Pajak' menunjukkan masalah yang cukup serius terkait dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, terutama di daerah tersebut. Angka yang cukup besar ini mencerminkan adanya ketidakpatuhan yang dapat berakibat pada berkurangnya pendapatan daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, dan jika banyak kendaraan yang tidak membayar pajak, hal ini tentu akan mengganggu anggaran yang telah direncanakan. Salah satu faktor penyebab dari fenomena ini bisa jadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami dampak dari ketidakpatuhan mereka, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Pendidikan dan sosialisasi mengenai kewajiban pajak dan manfaat yang dapat diperoleh dari pemungutan pajak perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi sistem penegakan hukum yang ada. Kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi bagi pengemplang pajak bisa jadi menjadi salah satu penyebab mengapa banyak kendaraan tidak membayar pajak. Mungkin ada kebutuhan untuk memperketat regulasi dan memberikan sanksi yang lebih tegas, termasuk pemblokiran layanan administratif bagi yang tidak membayar pajak. Dengan adanya sanksi yang lebih jelas dan tegas, diharapkan bisa memberikan efek jera bagi para pengemplang pajak. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kendaraan dan sistem pemungutan pajak bisa menjadi solusi yang efektif. Misalnya, dengan memanfaatkan aplikasi atau sistem online untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Jika prosesnya mudah dan transparan, masyarakat akan lebih terdorong untuk melunasi kewajiban mereka. Inovasi dalam pelayanan publik seperti ini dapat mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Melihat dari sisi positifnya, perhatian media terhadap kasus ini juga dapat membantu mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya pemberitaan yang luas, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Jika semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun media, bergandeng tangan dalam menyelesaikan masalah ini, maka tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan di Cimahi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga sebagai wajib pajak dapat membuka jalan bagi kesepahaman dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan fenomena pengemplang pajak ini dapat diminimalisir dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Cimahi ke depannya.