UU TNI memicu gelombang penolakan di berbagai daerah. Politikus PDIP Rachmat Hidayat menyebut UU TNI tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Berita mengenai Rachmat Hidayat dari PDIP yang mengklaim bahwa Undang-Undang TNI tidak menghidupkan kembali dwifungsi ABRI tentu menarik untuk dicermati. Istilah dwifungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merujuk pada konsep di mana militer memiliki peran ganda dalam aspek keamanan dan juga dalam pembangunan sosial-politik di masyarakat. Konsep ini banyak diperdebatkan karena di era reformasi, peran militer dalam politik harus klarifikasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pernyataan Rachmat Hidayat bahwa UU TNI tidak menghidupkan kembali dwifungsi ABRI tampaknya ingin menegaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran dalam masyarakat tentang peran militer yang kembali mengintervensi urusan sipil, regulasi yang ada saat ini tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan pemisahan antara militer dan politik. Hal ini penting terutama dalam konteks Indonesia yang masih berjuang untuk menjaga stabilitas demokrasi pasca-reformasi. Penegasan ini menunjukkan usaha untuk meredam ketakutan di kalangan masyarakat yang masih trauma dengan sejarah keterlibatan militer dalam politik. Namun, tanggapan negatif dari berbagai kalangan terhadap UU TNI menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan tersebut. Banyak yang melihat bahwa regulasi ini bisa menjadi pintu bagi militer untuk kembali beraksi dalam ranah sipil, terutama dalam konteks penanganan keamanan domestik. Dalam banyak kasus, cita-cita keamanan dan ketertiban sering kali menjadi alasan untuk melibatkan militer dalam kegiatan yang seharusnya menjadi ranah sipil. Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa pandangan Rachmat bisa dianggap tidak sensitif terhadap dinamika sosial yang ada. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa konteks di mana Rachmat mengeluarkan pendapatnya juga sangat relevan. Sebagai anggota partai politik yang mendukung pemerintah, pernyataan ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Dalam hal ini, Rachmat mungkin berupaya untuk mendorong citra positif tentang TNI dan UU TNI di mata publik. Meskipun demikian, upaya tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Mempertimbangkan segala faktor, penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak-pihak terkait untuk aktif berdialog mengenai isu ini. Diskusi terbuka tentang peran militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mengedepankan kepentingan rakyat. Pengawasan publik dan partisipasi dalam proses legislasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan misinterpretasi yang bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Akhirnya, proses demokrasi yang sehat memerlukan kejelasan dan transparansi di semua sektor, termasuk militer. Harapan bahwa UU TNI tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI menjadi tantangan yang harus dijawab oleh semua pihak. Dengan dialog yang konstruktif, mungkin kita bisa menemukan solusi yang memenuhi harapan semua elemen masyarakat.