DPRD Jatim meminta semua pihak terkait tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyikapi fenomena demonstrasi menolak UU TNI yang dilakukan mahasiswa. Berita dengan judul "DPRD Jatim Minta Jangan Ada Kekerasan Sikapi Demonstrasi Mahasiswa" mencerminkan sebuah upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menghadapi dinamika sosial yang sering kali terjadi di Indonesia, khususnya yang terkait dengan aksi demonstrasi. Tanggapan serta harapan dari DPRD Jawa Timur ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, terutama mahasiswa sebagai salah satu elemen penting dalam perubahan sosial. Demonstrasi mahasiswa sering kali menjadi sarana bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi, menuntut keadilan, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih baik. Namun, tidak jarang aksi tersebut berujung pada ketegangan antara demonstran dan aparat, yang dapat berpotensi menimbulkan kekerasan. Dalam konteks ini, permintaan DPRD Jatim agar tidak terjadi kekerasan sangat tepat. Kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan membuat suara mahasiswa menjadi tidak terdengar. Cita-cita demokrasi seharusnya dapat dicapai melalui cara yang damai dan menghormati kebebasan berpendapat. Selain itu, pentingnya pemahaman bahwa tindakan represif dari aparat dapat memicu ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan siklus kekerasan yang tidak berujung dan justru memperpanjang perjuangan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dengan menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada dialog, DPRD Jatim mendorong terciptanya suasana yang lebih kondusif untuk mendiskusikan isu-isu penting dalam masyarakat. Perlu juga dicatat bahwa pernyataan dari DPRD ini harus diikuti dengan tindakan nyata. Diskusi antara mahasiswa, pemerintah, dan pihak kepolisian perlu difasilitasi untuk membangun hubungan saling percaya. Dengan memahami latar belakang, motivasi, dan harapan satu sama lain, pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan solusi konstruktif atas permasalahan yang ada. Ini akan menjadi langkah penting dalam menciptakan budaya politik yang lebih sehat di Indonesia, di mana setiap suara dihargai tanpa harus resort ke kekerasan. Di sisi lain, mahasiswa juga perlu menyadari tanggung jawab yang mereka emban sebagai agen perubahan. Meskipun hak untuk berdemonstrasi adalah bagian dari demokrasi, mereka harus juga mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat luas. Dengan mengedepankan pendekatan yang damai dan terkoordinasi, mahasiswa dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan mencapai tujuan mereka. Kesimpulannya, seruan DPRD Jatim untuk mencegah kekerasan dalam demonstrasi mahasiswa adalah langkah positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Membangun jembatan komunikasi yang efektif antara mahasiswa, pemerintah, dan aparat keamanan sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi penyampaian aspirasi. Dengan bersama-sama bergerak menuju dialog dan pengertian, semua pihak dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.