Anggota polisi Brimob yang kini menyandang status tersangka judi sabung ayam adalah Aiptu Kapri Sucipto. Tindak lanjut dari berita mengenai sosok oknum polisi Aiptu Kapri yang terlibat dalam praktik sabung ayam di Way Kanan mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Pertama-tama, penting untuk menyoroti bahwa sebagai anggota institusi kepolisian, Aiptu Kapri seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum, bukan malah terlibat dalam praktik ilegal yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Tindakan seperti ini bisa mencoreng wibawa kepolisian sebagai institusi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Kedua, kasus ini juga menggambarkan adanya masalah sistemik dalam tubuh kepolisian. Dengan terungkapnya keterlibatan seorang anggota Brimob dalam aktivitas terlarang, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dalam institusi kepolisian masih lemah. Kedepannya, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pengawasan, agar oknum seperti ini tidak luput dari perhatian. Reformasi dalam kepolisian yang lebih transparan dan akuntabel sangatlah dibutuhkan untuk mencegah praktik-praktik serupa terjadi di masa mendatang. Selain itu, isu sabung ayam sendiri merupakan fenomena yang sudah lama ada di Indonesia, meskipun secara hukum dilarang. Hal ini menunjukkan adanya budaya yang masih perlu diperangi, di mana perjudian dan hiburan semacam ini dianggap normal di kalangan tertentu. Oleh karena itu, perlu ada kampanye pendidikan masyarakat mengenai dampak negatif dari perjudian serta pentingnya mematuhi hukum yang berlaku. Dengan lebih banyak penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat memahami alasan di balik pelarangan aktivitas-aktivitas ilegal seperti sabung ayam. Sebagai bagian dari langkah penyelesaian, sangat penting bagi kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Jika terbukti bersalah, tidak hanya Aiptu Kapri yang harus dikenakan sanksi, tetapi juga setiap individu atau pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan sinyal bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, bahkan bagi mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum itu sendiri. Kesimpulannya, berita ini bisa menjadi titik tolak untuk melakukan introspeksi dalam institusi kepolisian dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan akuntabel, diharapkan ke depan, institusi kepolisian mampu menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Hal ini juga penting untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih percaya dan melibatkan diri dalam proses penegakan hukum.