Inilah serba-serbi demo tolak UU TNI, yang terjadi disejumlah daerah, terutama di Surabaya Jawa Timur, Senin (24/3/2025). Berita mengenai demo yang menolak UU TNI, khususnya insiden di mana kepala polisi diinjak-injak dan mahasiswa yang antre di McDonald's ditangkap, mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dalam suatu masyarakat. Tindakan demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang sah, di mana masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, insiden kekerasan dan penangkapan bisa menunjukkan ketegangan yang tinggi antara pihak penguasa dan rakyat. Pertama, insiden kepala polisi diinjak-injak menunjukkan adanya kebangkitan emosi rakyat yang mungkin sudah menjelang titik didih. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk frustrasi masyarakat terhadap penanganan demonstrasi yang dianggap represif atau ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk terhadap aparat keamanan, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Namun, perlu dicermati faktor-faktor yang menyebabkan sampai terjadinya aksi tersebut, termasuk aspirasi dan keinginan masyarakat yang merasa tidak didengarkan. Kedua, penangkapan mahasiswa yang antre di McDonald's menunjukkan situasi yang semakin pelik. Mahasiswa seringkali menjadi motor penggerak dalam aksi-aksi demonstrasi, dan penangkapan ini dapat dilihat sebagai langkah represif pemerintah dalam mencoba membungkam suara kritis. Penangkapan tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan kelompok mahasiswa. Hal ini berpotensi menambah ketegangan sosial dan menciptakan siklus kekerasan yang lebih besar. Di sisi lain, penting bagi pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, terutama dalam menghadapi demonstrasi yang bisa berujung pada kerusuhan. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan dalam merespons demonstrasi sangat menentukan. Dialog dan mediasi menjadi penting dalam menyelesaikan ketimpangan yang ada. Jika pemerintah terus menggunakan cara-cara represif, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan dan pengabaian dari masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah di masa mendatang. Sementara itu, komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan masyarakat perlu ditingkatkan. Mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk kritik terhadap kebijakan tertentu, harus dijadikan sebagai salah satu prioritas. Jika pemerintah bisa menunjukkan bahwa mereka menghargai pendapat rakyat dan bersikap transparan dalam pengambilan keputusan, melalui proses yang demokratis, mungkin ke depan kita bisa menghindari aksi protes yang keras dan menghadapi konsekuensi yang merugikan semua pihak. Dalam konteks yang lebih luas, keadaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berekspresi. Setiap tindakan represif akan selalu ada dampak lanjutan yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana sejarah menunjukkan, suara rakyat yang terabaikan berpotensi untuk meletus dalam bentuk protes yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab semua pihak—baik pemerintah maupun masyarakat—untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan pemahaman bersama.