Subpraja Ardinata kakak pertama korban jurnalis Juwita yang diduga dihabisi oleh oknum TNI Balikpapan minta pelaku dihukum mati agar setimpal dengan Berita tentang kematian Juwita, seorang jurnalis di Banjarbaru, yang melibatkan oknum TNI AL, merupakan sebuah tragedi yang mencerminkan isu-isu serius terkait kebebasan pers, kekerasan, dan hukum di Indonesia. Tanggapan atas peristiwa ini perlu diurai dengan hati-hati, memperhatikan berbagai aspek yang relevan. Pertama-tama, kematian Juwita sebagai seorang jurnalis sangat menyedihkan. Jurnalis memiliki peran penting dalam mendokumentasikan kebenaran dan menyampaikan informasi kepada publik. Ketika jurnalis menjadi korban kekerasan, hal ini tidak hanya merugikan individu tersebut tetapi juga mengancam kebebasan pers yang menjadi fondasi demokrasi. Secara mendasar, setiap jurnalis harus dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan tindakan pelecehan atau kekerasan. Selanjutnya, tuntutan dari keluarga korban, terutama dari kakak Juwita yang meminta hukuman mati bagi oknum TNI AL yang terlibat, menyoroti sebuah keinginan akan keadilan yang mendalam. Rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga tidak bisa diukur, dan mereka mencari kepastian bahwa pelaku akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Namun, di sisi lain, hukuman mati sering kali memunculkan perdebatan etis dan hukum. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk menghadapi kejahatan. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil dalam menyalurkan aspirasi mereka di hadapan institusi militer. Seiring dengan pengakuan pentingnya kebebasan pers, harus ada jaminan perlindungan bagi jurnalis dan semua pegiat lintas sektor yang menghadapi risiko serupa. Ini menuntut reformasi dalam cara institusi hukum dan militer menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, pemangku kebijakan dan lembaga penegak hukum perlu melakukan investigasi yang transparan dan akuntabel. Keluarga Juwita berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses hukum yang berlangsung. Tindakan penegakan hukum yang tidak transparan hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan melemahkan sistem hukum yang seharusnya melindungi warganya. Akhirnya, kasus ini merupakan pengingat bagi masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menjaga dan menghormati kebebasan pers. Perlu adanya dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil untuk menjamin bahwa kasus seperti ini tidak terulang lagi. Pendekatan preventif dan edukatif dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran dan menghormati peran jurnalis dalam masyarakat. Dengan demikian, harapan untuk keadilan bagi Juwita dan perlindungan bagi jurnalis lainnya dapat tercapai.