Lucky Hakim mendapatkan sindiran langsung dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi karena pergi ke luar negeri tanpa izin, sanksi berat menanti Berita mengenai Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin, dan pernyataan Dedi Mulyadi mengenai hal tersebut, memberikan sorotan penting pada etika dan tanggung jawab seorang pejabat publik. Keberangkatan tanpa izin dapat dipandang sebagai tindakan yang mengabaikan prosedur pemerintahan yang seharusnya dipatuhi. Dalam demokrasi, keteladanan dari pejabat publik sangat penting, dan tindakan seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Pertama, perjalanan dinas tanpa izin menunjukkan kurangnya komunikasi dan transparansi dalam pemerintahan. Pejabat publik harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti aturan yang ada. Ketika pejabat melakukan tindakan melanggar prosedur, ini bisa menimbulkan preseden buruk, di mana masyarakat mungkin merasa bahwa aturan tidak berlaku untuk semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Kedua, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa komunikasi seperti lewat WhatsApp saja tidak cukup, menggambarkan betapa pentingnya formalitas dalam komunikasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mempertahankan saluran komunikasi yang jelas dan resmi antara pejabat, serta menjaga integritas institusi. Dalam konteks ini, tidak hanya tindakan Lucky Hakim yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana sistem dan proses internal pemerintahan berfungsi. Selanjutnya, perlu adanya evaluasi mengenai sanksi yang seharusnya diterapkan kepada Lucky Hakim. Sanksi yang tepat dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi mengenai perjalanan dinas dan penegakan disiplin, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Akhirnya, peristiwa ini juga membawa ke perhatian pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menuntut akuntabilitas dari pejabat yang mereka pilih. Diskusi publik mengenai tindakan Lucky Hakim dan konsekuensi yang akan dihadapi dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Diharapkan, ke depannya integritas dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik, untuk menciptakan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang lebih baik.