Bupati Keerom, Piter Gusbager, umumkan pembayaran THR dan gaji PNS, namun tegaskan pentingnya tanggung jawab ASN. Berita mengenai THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji yang dibayarkan dengan pengumuman bahwa ratusan ASN (Aparatur Sipil Negara) jarang masuk kantor menjadi sorotan penting. Hal ini mencerminkan dua aspek kritis dalam manajemen kepegawaian dan tata kelola pemerintahan. Pertama, aspek kehadiran dan disiplin ASN, dan kedua, dampak dari kebijakan pembayaran gaji serta tunjangan terhadap produktivitas pekerja. Pertama-tama, disiplin ASN sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Ketidakhadiran ASN di kantor bisa menjadi sinyal adanya masalah dalam manajemen sumber daya manusia di instansi tersebut. Jika ratusan ASN jarang masuk kantor, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam mengenai alasan di balik absensi mereka. Apakah ini disebabkan oleh kurangnya motivasi, masalah kesehatan, atau mungkin faktor lingkungan kerja yang tidak mendukung? Penyelidikan yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan pembayaran THR dan gaji, aspek ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pegawai, terutama menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri. Namun, pembayaran yang tepat waktu harus diimbangi dengan ekspektasi bahwa pegawai akan melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Jika pegawai merasa tidak ada konsekuensi terhadap kehadiran dan kinerja mereka, hal ini dapat mengakibatkan penurunan disiplin secara keseluruhan dalam instansi tersebut. Dari sudut pandang produktivitas, jika ASN yang jarang masuk kantor tetap menerima tunjangan dan gaji penuh, mungkin akan menciptakan persepsi tidak adil di kalangan pegawai yang aktif dan berdedikasi. Persepsi ini dapat merusak moral karyawan dan mengurangi semangat kerja, sehingga berdampak negatif pada pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem yang adil dan transparan dalam penilaian kinerja ASN, termasuk menerapkan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajiban kehadiran. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlunya komunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah, dalam hal ini bupati, harus melakukan pendekatan yang lebih baik untuk memastikan bahwa pegawai memahami pentingnya disiplin dan kehadiran. Sosialisasi mengenai dampak dari absensi terhadap pelayanan publik dan kinerja organisasi perlu dilakukan secara rutin. Dengan demikian, ASN diharapkan dapat menyadari peran penting mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Akhirnya, berita ini menjadi pengingat bagi institusi pemerintahan untuk terus memperbaiki kebijakan dan program yang mendukung pengembangan ASN. Pengembangan karir, pelatihan, serta penataan lingkungan kerja yang kondusif adalah beberapa aspek yang dapat meningkatkan kedisiplinan dan motivasi ASN. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kehadiran dan produktivitas ASN dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperbaiki pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.