Nasib pilu seorang penjual tisu mengaku dianiaya anggota Salpol PP. Demi melaporkannya, dia buat visum ratusan ribu rupiah. Polisi malah tak proses. Berita mengenai penjual tisu yang dianiaya oleh Satpol PP dan kemudian diharuskan membayar biaya visum yang cukup tinggi, serta tidak adanya tindak lanjut dari laporan yang dibuat, mencerminkan beberapa isu penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama-tama, kejadian ini menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang rentan, seperti pedagang kaki lima. Ketidakadilan yang dialami oleh penjual tisu ini tidak hanya menggambarkan tindakan kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparat, tetapi juga mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur yang ada dan menjamin bahwa tindakan yang diambil oleh aparat tidak merugikan masyarakat karena justru memperparah kondisi mereka. Biaya visum yang harus dibayar oleh korban juga menunjukkan adanya masalah dalam akses kesehatan dan keadilan. Seharusnya, dalam kasus kekerasan seperti ini, pihak berwenang harus memfasilitasi korban untuk mendapatkan perawatan dan pendokumentasian medis tanpa biaya yang membebani mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya langkah-langkah perlindungan bagi korban kekerasan sehingga mereka dapat memperoleh haknya mendapatkan keadilan tanpa terbebani oleh biaya yang tidak seharusnya. Selanjutnya, ketidakberdayaan polisi dalam menindaklanjuti laporan juga mengindikasikan adanya celah dalam sistem penegakan hukum. Kasus ini harus ditindaklanjuti dengan serius agar tidak memberikan pesan yang salah kepada aparat penegak hukum lainnya bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus diproses dengan transparan dan akuntabel, sehingga publik dapat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum. Akhirnya, peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemerintah bahwa perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama yang paling rentan, adalah tanggung jawab bersama. Di sisi lain, edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai cara berinteraksi dengan masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan, sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan proaktif, kita bisa mendorong terciptanya kondisi yang lebih baik dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.