Politikus PDIP Mohammad Guntur Romli menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkesan menutup diri dari silaturahmi dengan para Presiden terdahlu. Berita mengenai skeptisisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap rencana pertemuan para presiden, serta tanggapan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebut bahwa situasi tersebut terkesan menutup diri dan menunjukkan rasa bersalah, menunjukkan dinamika politik yang cukup kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang dan implikasi dari pernyataan Presiden serta tanggapan partai politik terkait. Pertama-tama, skeptisisme Jokowi terhadap pertemuan tersebut bisa jadi mencerminkan kecermatan dalam mengelola hubungan diplomatik dan menghindari potensi konflik. Dalam era globalisasi, pertemuan antar pemimpin negara bisa saja memunculkan perdebatan atau ketegangan, terutama jika ada isu kontroversial yang diangkat. Jokowi mungkin lebih memilih untuk menunggu hingga situasi lebih kondusif sebelum mengambil langkah untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu. Hal ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana dalam diplomasi. Di sisi lain, tanggapan PDIP menunjukkan bahwa dalam politik, persepsi juga memainkan peranan penting. Menyebut tindakan Presiden sebagai "terkesan menutup diri" bisa jadi merupakan upaya dari PDIP untuk menggeser fokus publik terhadap arahan kepemimpinan Jokowi. Dalam konteks ini, PDIP tampil sebagai pengamat politik yang ingin menekankan perlunya transparansi dan keterlibatan aktif dalam forum-forum diplomatik. Keterlibatan yang konstruktif dengan negara lain adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap kerja sama internasional dan diplomasi yang proaktif. Lebih jauh lagi, kritik semacam ini bisa menciptakan ruang diskusi yang lebih luas mengenai peran Indonesia di kancah global. Keterlibatan aktif dalam forum internasional tidak hanya penting untuk mempromosikan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membangun reputasi positif Indonesia di mata dunia. Kritik dari dalam partai juga berfungsi sebagai cerminan dari harapan masyarakat yang mungkin menginginkan pemerintah untuk lebih terlibat dan proaktif dalam isu-isu global. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin negara tidak terlepas dari pertimbangan internal dan eksternal. Jokowi mungkin memiliki alasan strategis yang lebih kompleks di balik sikapnya, yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, dialog konstruktif antara pemerintah dan partai politik lain sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan dinamika politik yang kaya dalam konteks pemerintahan Jokowi dan tanggapan dari partai politik terkait. Memahami kedua sisi pernyataan ini dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap perkembangan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya. Diperlukan ruang diskusi yang sehat untuk memastikan bahwa sikap skeptis atau apapun itu, tidak menghambat kemajuan dan kolaborasi yang bermanfaat bagi semua pihak.